BUALBUAL.com, Ratusan Warga Desa Sontang dan Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Senin (21/1/2019), berunjuk Rasa di lahan yang disengketakan masyarakat dengan PT. Rokan Adi Raya Plantantions. Dalam Aksi unjuk rasa tersebut, warga Sontang dan Pauh ini berorasi serta membentangkan spanduk berisikan penolakan mereka terhadap kehadiran PT. RAR. Aksi unjuk rasa inipun mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian. Ada 2 tuntutan yang substansial yang disampaikan masyarakat dalam aksi unjuk rasa ini. Pertama, masyarakat menolak kehadiran PT Rokan Adi Raya Plantation di Desa Sontang dan Desa Pauh karena PT Rokan Adiraya Planttation telah kalah dalam persaingan dan tidak memiliki hak untuk mengambil kembali lahan masyarakat. Kedua, masyarakat Sontang dan Pauh meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI,  gubernur, bupati dan instansi terkait untuk menarik kembali anggota TNI yang berada di dalam areal perkebunan masyarakat Desa Sontang dan Desa Pauh karena telah membuat masyarakat resah dan ketakutan. Menurut Kepala Desa Sontang, Zulfahrianto SE, konflik lahan antara PT.RAR dengan masyarakat berlangsung sejak tahun 1990-an. Masyarakat memiliki pengalaman buruk bekerjasama dengan PT.RAR yang mereka anggap ingkar janji memberikan lahan yang dikerjasamakan. Menurut kades, luas lahan yang diklaim perusahaan seluas 12 Ribu hektare namun saat ini sebagian  lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh masyarakat dan sudah produktif. "PT RAR sudah banyak membohongi masyarakat, jadi kami tegaskan, mulai hari ini kami tidak memberi ruang kepada PT RAR," cakap Kades Sontang Zulfahrianto. "PT.RAR telah berbuat arogan dengan memasang pamflet bertuliskan klaim lahan 12 Ribu haktater di lahan masyarakat. Yang lebih parahnya, PT. RAR bahkan memasang ampang-ampang di jalan masuk perkebunan warga," ujarnya. Terkait adanya pasukan TNI yang berada di lahan sengketa tersebut, Zulfahrianto mengaku, tidak tahu apa tujuannya. Tapi memang, beberapa waktu lalu, ia mendapatkan informasi ada latihan TNI di kawasan lahan tetsebut, namun setelah latihan tersebut selesai, Personel TNI tidak kunjung ditarik dan seolah menjadi penjaga lahan. "Kami berharap TNI dapat bersikap arif dan netral dalam persoalan ini, TNI itu kan berasal dari masyarakat jadi jangan TNI seolah-olah membonceng perusahaan yang tak jelas," ujarnya. Sementara itu, Camat Bonai Darussalam Basri membenarkan adanya kegiatan latihan TNI di kawasan tersebut. Namun ia tidak mengetahui adanya persoalan sengketa lahan. "Kalau tak salah memang ada surat dari Korem untuk melakukan latihan dari tanggal 1 sampai 31 Desember 2018 lalu. Tapi kalau persoalan lahan saya tidak tahu," katanya.   Sumber: Cakaplah