BUALBUAL.com - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Inhil atau APMI kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten Inhil yang tak kunjung merealisasikan program perkelapaan. Oleh karenanya, APMI mendesak Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan untuk mencopot Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait yang dinilai lamban dalam mewujudkan salah satu program unggulan daerah tersebut. “Saya ingatkan kepada seluruh OPD yang menangani program perkelapaan untuk serius. Program ini kan sudah dianggarkan untuk tahun ini,” kata Saipudin Ikhwan atau yang akrab disapa Boboy, pelopor APMI kepada awak media, Senin (20/5/2019) siang di Tembilahan. Program perkelapaan yang dimaksud Boboy tersebut adalah berupa industrialisasi produk turunan kelapa yang mencakup pelatihan pengolahan kelapa dan pengembangan produksi. Boboy mengatakan, APMI sudah lama mendiamkan hal ini dan menahan diri untuk tidak bersikap frontal. Pasca aksi demonstrasi terakhir pada saat Paripurna pengesahan APBD Tahun Anggaran 2019 hingga saat ini, tidak terlihat kerja masif dari OPD terkait dalam menjalankan program perkelapaan. “Padahal, kalau melihat Bupati, Beliau sangat serius tentang program perkelapaan ini yang dibuktikan dengan besarnya jumlah dana anggaran untuk program tersebut dan Kerjasama yang dijalin Pemda dengan Ahli Kelapa Dunia,” ungkap Boboy kesal. Bahkan, Boboy mengungkapkan, ada oknum OPD terkait pelaksanaan program perkelapaan ini yang mencoba ‘bermain’ pada tataran teknis dengan cara lobi untuk kepentingan pribadi. Boboy mengatakan, APMI akan melakukan konsolidasi guna mengawal pelaksanaan program perkelapaan ini. “Ini persoalan penting. Jangan sampai menjadi ‘Bumerang’ karena mempertahankan OPD yang jelas – jelas tidak melakukan kerja maksimal dan lamban,” tukas Boboy. Sebagaimana diketahui sebelumnya, secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Inhil bersama DPRD Kabupaten Inhil telah menyepakati anggaran sebesar Rp 32,7 Miliar pada tahun anggaran 2019 dialokasikan untuk keperluan perkelapaan. Besaran anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi pelaksanaan program industrialisasi produk turunan kelapa. Selain itu, total anggaran tersebut juga dipergunakan untuk persoalan perkelapaan lainnya, tidak hanya pada hilir sektor melainkan juga hulu sektor yang menjadi ‘Primadona’ Kabupaten Inhil itu.***(npc)