BUALBUAL.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan gubernur Riau, Syamsuar, terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 mendatang jika ingin susunannya ideal. Perubahan itu bisa dilakukan karena penyusunan RAPBD 2020 sudah 100 persen di bawah kendali gubernur Syamsuar. Berbeda dengan tahun APBD 2019 ini, RAPBD dibahas oleh gubernur sebelum dia. "Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yakni evaluasi penyerapan anggaran, evaluasi program apakah mendukung visi misi atau tidak. Dan melakukan evaluasi kepada OPD yang target capaiannya rendah," kata Koordinator FITRA Riau, Triono Hadi. Karena, kata Triono, APBD adalah instrumen yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan penuntasan kemiskinan. Maka dari itu jika tidak ada evaluasi, akan menggangu target pembangunan daerah. "Karena ini pimpinan baru harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Merubah paradigma kerja. Jadi tidak lagi berdasarkan fungsi, tapi berdasar pada capaian apa yang akan dicapai. Misalnya, bidang-bidang atau OPD yang tidak punya korelasi terhadap pencapaian indikator utama kinerja pemerintah harus diefisiensikan," kata Triono lagi. Menurut dia, selama ini potret pelaksanaan perencanaan anggaran masih berdasarkan fungsi, dalam artian di dalam satu OPD itu banyak bidang, sehingga semua bidang tersebut dibiayai berdasarkan fungsi. "Itu bentuk perencanaan yang tidak baik. Jadi kedepannya pendekatannya lebih kepada pendekatan kinerja, yang diarahkan pada target apa yang akan dicapai, program apa yang akan dipakai untuk menunjang pencapaian target. Baru anggaran disiapkan," cakapnya. "Kalau saat ini trendnya terbalik. Dikasih uang dulu baru buat program. Dikasi uang segini, terserahlah kamu mau buat program apa yang mau dibuat. Jadi penganggaran kita ini harus kita reformasi dengan cara dibalik, jadi uang mengikuti program bukan program mengikuti uang," cakapnya.   Sumber: cakaplah