BUALBUAL.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau, Aherson mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau belum membahas rencana utang pemprov Riau sebesar Rp4 triliun. "Kita (Banggar dan TAPD, red) belum membahasnya. (tapi) Kita juga sudah berkonsultasi dengan kementerian terkait hal ini. Memang utang itu boleh, tapi sekarang yang kita tanya itu kegunaannya untuk apa? Seberapa penting kita harus berutang?," kata Aherson, Senin (19/8/2019). Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, menurut analisa Badan Anggaran saat ini belum patut untuk meminjam uang sebesar Rp4 triliun. "Rp4,5 triliun itu bukan uang yang sedikit, kalau nanti terjadi pemindahan kepada pihak ketiga, tentu tiap tahun kita akan membayar utang tersebut. Dan berapa lagi sisa APBD kita yang jalan. Pada akhirnya kebutuhan lain bisa minim," cakapnya lagi. Ia menambahkan, jika nanti memang terjadi peminjaman pihaknya akan mengkaji rasio berapa APBD dan berapa yang patut dan layak untuk dipinjam Provinsi Riau. "Yang jelas saat ini kita belum membahasnya, kita bukan menolak atau menerima rencana utang. Tapi seberapa urgensinya sih utang ini. Apakah memang akan memecahkan masalah infrastruktur yang kita bangun. Soal itu kita belum dapat jawaban dari pemerintah," cakapnya seraya mengatakan rencana utang tersebut harus dengan kajian matang. Sebagaimana diketahui Pemerintah Provinsi Riau berencana meminjam dana sebesar Rp4 triliun kepada ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). PT SMI merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).     Sumber: cakaplah