BUALBUAL.com - Satu bulan terakhir terjadi antrian panjang pembelian BBM jenis solar di Tanjungpinang. Untuk mengantisipasi antrean tersebut, Disperindag Kota Tanjungpinang memberlakukan pembatasan pembelian. Menerapkan penggunaan kartu kendali. Tahap pertama diberlakukan kepada armada bus. Penyerahan kartu kendali dihadiri Walikota Tanjungpinang H Syahrul didampingi Hj Rahma dan Penjabat Sekda Tanjungpinang, Tengku Dahlan dan Kadisperindaging Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani di SPBU Batu 10, Selasa (1/10) pagi. H Syahrul menilai, antrean panjang disebabkan lebih banyak kebutuhan dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Untuk itu, atas kajian Disperindaging diterapkan kartu kendali. ”Mudah-mudahan penerapan ini, membuat para sopir pengguna BBM jenis solar tidak mengantre panjang di SPBU,” ujarnya singkat. Terkait penyebab kelangkaan, ia menuturkan mungkin akan diketahui pasti setelah penerapan ini. Bila kebijakan ini pun tak berdampak maka akan dievaluasi kembali. ”Ini solusi jangka pendek,” ucapnya. Kepala Dsperindagin Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani menuturkan, sebagai tahap awal, sekitar 45 armada bus yang menggunakan kartu kendali tersebut. Masing-masing bus yang didominasi pariwisata tersebut, mendapatkan kuota 60 liter per hari. ”Bisa membeli di bawah angka ini, tapi maksimalnya 60 liter per hari. Serta khusus bus pariwsata membelinya di SPBU Batu 10 ini,” tuturnya. Ia menuturkan, penentuan lokasi agar fokus terlayani dan bisa lebih cepat. Ketua Asita Kota Tanjungpinang, Sapril Sembiring menilai, kuota 60 liter per hari bagi armada bus, khususnya yang membawa wisatawan masih cukup. ”Kalau dihitung satu liter untuk lima kilo meter, maka penggunaan 60 liter tersebut bisa digunakan untuk 300 kilo meter. Jadi kalau bawa wisataan keliling pakai bus dengan rute Tanjungpinang dan Bintan masih cukup,” ucapnya. Ia berharap kebijakan yang diterapkan pemerintah, berpihak kepada kemajuan pariwisata dengan ketersediaan kebutuhan BBM bagi bus-bus. Dituturkannya, kejadian antrean panjang tersebut membuat para sopir terkadang mengantri lebih dari satu jam bahkan ada yang pernah sekitar tiga jam. Ini tentu merugikan para pelaku usaha khususnya travel wisata. ”Kita tidak tahu penyebab antrean panjang, tetapi kami berharap pemberlakukan kebijakan ini memudahkan para sopir bus,” singkatnya. Kabid Perdagangan Diperindaging Tanjungpinang, Desi Afrianti menuturkan, jumlah armada bus yang mengajukan penerimaan kartu kendali sekitar 138 unit. Hanya saja berdasarkan verifikasi hanya sekitar 45 unit yang berhak menerima. Dituturkannya, mereka yang menerima tentu harus memagang SNTK yang dikeluarkan di Tanjungpinang. Di luar dari itu, tidak bisa diakomodir. ”Jadi yang terakomodir bus milik Tanjungpinang. Sisanya dari luar daerah,” ucapnya. Branch Manager Pertamina Kepri, Awan Raharjo menuturkan, tidak ada pengurangan kuota BBM jenis solar bersubsidi untuk Tanjungpinang. Bahkan penyaluran kuota untuk September ini, sudah lebih sekitar 10 persen dari kuota untuk bulan ini. Disinggung terkait antrean panjang, satu bulan terakhir ini, ia tidak bisa menyimpulkan lebih banyak kebutuhan dari kuota. ”Saya tidak bisa simpulkan lebih banyak kebutuhan daripada kouta. Melalui penerapan kartu kendali ini baru akan kita ketahui berapa kebutuhan sebenarnya,” ucapnya. Awan menuturkan, pada prinsipnya Pertamina berharap penggunaan BMM jenis subsidi tepat sasaran sesuai dengan aturan. Dituturkannya, penerapan kartu kendali ini masih tahap awal. Ke depan diharapkan bisa diberlakukan secara menyeluruh agar kebutuhan bisa terukur. Di Kepri sendiri, ia menuturkan yang baru menggunakan kartu kendali manual di Tanjungpinang. Ke depan ia menyarankan bisa seperti Batam dan beberapa daerah lain di luar Kepri menggunakan sistem.     Reporter: Pian