BUALBUAL.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 100 persen. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober lalu. Menyikapi hal ini, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku sudah menyampaikan surat keberatan ke pusat, dalam rangka menyampaikan tuntutan masyarakat yang sempat melakukan aksi demo beberapa waktu lalu terkait kenaikan iuran BPJS. "Dulu kan sempat ada (masyarakat) yang demo, kami sudah surati kementerian terkait, termasuk BPJS agar meninjau ulang agar itu (iuran) tidak memberatkan masyarakat. Sudah lama itu dan suratnya sudah saya teken," kata Gubri Syamsuar kepada CAKAPLAH.com, Kamis (31/10/2019). Namun terkait kenaikan iuran BPJS ini, lanjut Gubri, akan berunding ulang dengan kabupaten/kota dalam upaya membicarakan sharing budget iuran BPJS untuk masyarakat tidak mampu. Apalagi, sebut Syamsuar, sebelumnya sudah ada kesepakatan (sharing budget) antara provinsi dengan kabupaten/kota se-Riau 60:40 persen. "Tapi karena ini (iuran BPJS) naik lagi, tentu harus runding ulang dengan kabupaten/kota. Dan saya sudah beritahu Kepala Dinas Kesehatan Riau untuk dirundingkan," cakapnya.   Sumber: cakaplah.com