PILIHAN
PKS Pinta Presiden Jokowi, Jangan Tambah Beban Rakyat Stop Naikkan LPG Melon
BUALBUAL.com - Wacana pemerintah menaikkan harga gas LPG ukuran 3 kg dikritisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat mengingat subsidi gas melon tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 Kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di manapun mereka berada tetap dapat membeli gas 3 kg dengan harga terjangkau,” ungkap Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (20/1).
Alih-alih menaikkan harga, jelasnya, lebih penting pemerintah mengawasi distribusi gas 3 Kg sesuai peruntukannya. Bukan tanpa sebab, ia mengamini bahwa saat ini masih banyak pelanggaran, yakni masyarakat tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3kg.
“Ini yang harus diawasi pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 Kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau," sambungnya.
Di sisi lain, ia paham data rakyat miskin milik pemerintah masih belum akurat. Banyak masyarakat berada pada kondisi rentan miskin yang juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan, seperti pelaku usaha kecil.
Oleh karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini meminta Presiden Joko Widodo berpikir matang-matang soal kemungkinan menaikkan harga LPG 3 kg.
"Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu," demikian Jazuli.
Sumber: RMOL.id

Berita Lainnya
Komunitas PUK: Sekitar 4 Juta Pemulung Disebut Terkena Dampak Corona
Relawan Jokowi (RJCI) Laporkan Oknum Mahasiswa UIR Yang Hina Presiden Ke Polda Riau
Corona Punya Pasal, Iklan Lowongan Kerja di Indonesia Anjlok 70 Persen
Demokrat Dianggap Kebelet Jatah Menteri Jokowi "Usul Bubarkan Koalisi"
Jokowi: Moratorium Daerah Otonom Baru Akan Dibuka dengan Seleksi Ketat
Rentan Penyelundupan Narkoba Lintas Negara, Polres Tanjungpinang Sebar CCTV Canggih Pendeteksi Wajah di Pelabuhan
Bin: KPU Untungkan Jokowi, Hasto Pasang Badan Wajar
Fadli Zon: Yang Pantas Dapat Kebohongan Award itu Jokowi, Bukan Prabowo
Kasih Tahu Teman Mu! Ini Link Pendaftaran CPNS 2021 dan Daftar Formasi yang Banyak Dibutuhkan
Zona Merah Lagi! Rupiah Tertekan, Dolar AS Perkasa Tembus Rp17.400
Bantuan Pembangunan Tanggul 7.000 M dan Normalisasi Sungai dari Sambu Group di Desa Penjuru
Natalius Pigai: Presiden Jokowi Gagal Tertibkan Menteri-menterinya