BUALBUAL.com - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang, Andi Cori Patahudin merasa terzolimi dalam pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau.

Cori menduga hal tersebut karena adanya diskriminasi dalam peroses perizinan usaha yang diajukanya.

“Saat pengurusan segala perizinan di Kabupaten Lingga kami diterima dengan baik dan bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari saja. Setelah itu ada juga perizinan yang harus kami uruskan di provinsi, di sinilah masalah timbul, kami merasa ada diskriminasi,” tegas Cori saat jumpa pers di Hotel Sampurna Jaya, Selasa (14/7) malam.

Diskriminasi yang dimaksud yakni, ketika pihaknya mengajukan izin ke DPMPTSP Provinsi Kepri pada tanggal 14 Mei kemarin, tidak ada jawaban bahkan sampai saat ini tidak selesai.

“Sementara itu ada rekanan kami yang juga mengajukan izin pada tanggap 17 Mei malah bisa diselesaikan dan diberi izin. Mereka clear, kita malah tidak ada jawaban sama sekali,” katanya.

Pihaknya melihat di dalam pengurusan izin di DPMPTSP itu ada pintu-pintu, ada pintu A pintu B Ada juga pintu C. Jadi setiap pintu ini beda-beda penangananya.

“Kami yang ngurus di pintu A dan pintu B ini tak selesai, sementara itu rekanan kami yang sama-sama ngurus juga mereka lewat pintu C sudah clear semua. Jadi saya menilai macam ada kartel kejahatan dalam pengurusan izin di DPMPTSP ini. Hal ini tidak bisa dibiarkan harus di bongkar,” tegasnya di hadapan wartawan.

Dengan adanya hal ini, Andi Cori  akan meminta perhatian Gubernur Kepri maupun Sekda Kepri.

“Pak Gubernur dan pak Sekda juga harus tahu permasalah ini, tak boleh dibiarkan harus di bongkar. Kami ini pengusaha pribumi. Mata kami bulat, kulit kami hitam, apakah layak kami diperlukan seperti ini,” tegasnya lagi.

Saat ini diketahui PT Berkah Pulau Lingga yang dinaungi Cori tengah membangun resort wisata di pulau Katang, Kabupaten Lingga seluas lebih dari 200 hektar, yang saat ini sedang dalam pekerjaan.