LBHI Batas Indragiri Ingatkan Pemerintah Cepat Tanggap Atas Kerusakan Jembatan Penghubung di Kecamatan Reteh
BUALBUAL.com - Dinilai membahayakan para pengendara sepeda motor dan mobil melintasinya, pemerintah diminta cepat tanggap atas rusak jembatan penghubung di Kecamatan Reteh.
Penegasan ini disampaikan Ketua Wilayah Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, Akmal SH, disebutkan banyak pengaduan masyarakat kepada pihaknya atas rusaknya jembatan penghubung yang membahayakan keselamatan dan jiwa warga yang melintasinya.
"Kami minta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau cepat tanggap atas kerusakan jembatan penghubung di Kecamatan Reteh ini, karena sudah banyak keluhan masyarakat baik secara langsung kepada kami atau diungkapkan di media sosial, " ungkap Akmal, Ahad (24/10/2021) di Tembilahan.
Dijelaskan, kerusakan jembatan ini sudah sering menyebabkan pengendara sepeda motor dan mobil yang tercebut ke dalam sungai, karena kondisi jembatan yang sudah rusak sangat parah.
"Jangan sampai nanti akibat jembatan yang rusak sangat parah ini menyebabkan timbulnya korban dari warga yang melintasinya," tegasnya.
Selama ini kerusakan jembatan ini diantisipasi warga setempat dengan menggunakan baha kayu seadanya sehingga ketahanannya tidak mampu menopang kendaraan yang melintas diatasnya. Jembatan ini akses satu-satu dari ibukota kabupaten, Tembilahan untuk menuju Kecamatan Reteh, maka terpaksa warga melintas jembatan rusak ini.
"Seharusnya ini harus segera menjadi priorotas untuk diperbaiki oleh pihak terkait, karena selama ini sudah kerap disuarakan warga di media sosial dan melalui pemberitaan, padahal ini menyangkut keselamatan dan nyawa orang yang melintasinya, " imbuhnya.
Padahal, kondisi jalan dan jembatan yang bagus dan nyaman dilalui merupakan harga warga dan pemerintah yang abai atas infrastruktur jalan dan jembatan yang baik dapat dituntut secara secara hukum.
Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 273 ayat 1 disebutkan, penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakaan kendaraan dan/atau barang. Ancaman Kurungan paling lama 6 bulan atau denda Rp 12.000.000.
Bila kecelakaan itu mengakibatkan luka berat, maka dalam Undang-undang no.22 tahun 2009 pasal 273 ayat 2 disebutkan ancaman hukuman kurungan bagi penyelenggara jalan yang lalai menjadi paling lama 1 tahun atau denda Rp 24.000.000.
Sementara jika korban tewas, dalam Undang-undang no.22 tahun 2009 pasal 273 ayat 3, disebutkan ancaman hukuman penjara bagi penyelenggara jalan yang lalai bisa mencapai 5 tahun atau denda Rp 120.000.000.

Berita Lainnya
Dituding
Digerebek Tengah Malam, 5 Penghuni Kos di Bathin Solapan Positif Narkoba
Hakim Kasus Duta Palma Minta JPU Jangan Tebang Pilih, Segera Adili Mantan Bupati Inhu Yopi Arianto
Kurang Dari 24 Jam, Pelaku Curanmor di Tembilahan Berhasil Diungkap Polisi
Polresta Tanjungpinang Berhasil Ungkap Kasus Curanmor & Pencabulan Anak di Bawah Umur
Sebut Kompaspos.com Abal-Abal, Akun FB ini Akan Dilaporkan Sesuai UU ITE
Gerebek Rumah Petani, Satres Narkoba Pelalawan Amankan Sabu dan Uang Tunai Rp700 Ribu
Bupati Inhu Hadiri Sosialisasi Kejagung Dalam Proses Keamanan Pasca Penyitaan Lahan PT Duta Palma Group
Segera Diserahkan ke Jaksa, Berkas Perkara Korupsi Puskesmas Kampar Kiri Hulu I Sudah Lengkap
Polda Riau Periksa 6 Anak Buah Kepala DLHK Pekanbaru, Terkait Dugaan Pidana Pengelolaan Sampah
Mahasiswa Desak Polda Riau Ungkap Tuntas Dugaan Kasus Narkoba yang Libatkan Anak Pejabat
Aksi Seorang Wanita di Lampura Lakukan Pencurian dan Pukul Korban dengan Kayu Hingga Pingsan