Fraksi Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD T.A 2022
BUALBUAL.Com – Ranperda tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Bupati Kasmarni langsung ditanggapi oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis melalui pandangan umumnya pada rapat Paripurna DPRD, Selasa (23/11/21).
Masih dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis Syahrial didampingi Wakil Ketua III Syaiful Ardi bersama Bupati Bengkalis Kasmarni. Syahrial meminta setiap fraksi menunjuk juru bicaranya untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022.
Juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera H. Jasmi, memberikan beberapa catatan, salah satunya program-program yang akan di laksanakan harus menyentuh langsung kepada kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat langsung bisa merasakan manfaatnya.
Fraksi Partai Golongan Karya Hendri, menyampaikan bahwa sesuai dengan visi dan misi Bupati Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD diantaranya penguatan jalan poros, penguatan bantuan keuangan khusus bagi desa, kelurahan dan kecamatan, kemudian pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan serta infrastruktur yang dialokasikan baik melalui APBD Kabupaten, Provinsi ataupun APBN, dan diharapkan OPD teknis dalam merealisasikan sebaik mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Erwan, mendukung Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal pembangunan jalan poros di seluruh kecamatann dalam postur APBD Tahun anggaran 2022, meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pengentasan kemiskinan dan mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan BUMD yang dapat menjadi payung hukum bagi usaha-usaha mikro, kecil dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf jual serta ekonomi masyarakat.
Kemudian Juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional Rianto, menyampaikan terkait potensi pembiayaan yang Bisa di dapatkan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Selain itu Fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi pemerintah Kabupaten Bengkalis atas kerjasama yang terjalin dengan baik antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
Fraksi Partai Gerindra H.Arianto juga menyampaikan berkenaan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 dapat digunakan dan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dengan mengacu kepada undang-undang yang berlaku sehingga seluruh program yang dirumuskan dapat membawa Kabupaten Bengkalis yang lebih baik kedepannya dan semua lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat merasakan manfaatnya.
Selanjutnya Fraksi Gabungan Suara Rakyat Askori, menyampaikan pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dan tahapan penyusunan APBD dilakukan secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memastikan setiap program kegiatan dan pembangunan dapat direalisasikan dengan baik.
Terakhir Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia, Laurensius Tampubolon menyampaikan perlunya memperhatikan aspek-aspek realisasi program strategis, program unggulan dan capaian RPJMD yang telah di tetapkan, mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan inovasi yang relevan sehingga ini menjadi perhatian bagi kita bersama.
Pandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi akan dijawab atau dijelaskan oleh Bupati Bengkalis Kasmarni pada sidang paripurna jawaban Bupati.
Berita Lainnya
H. Asri Auzar SH M.Si Anggota DPRD Provinsi Riau Pulang kampung
Khairul Umam dan Syahrial Tak Lagi Dipercayai Pimpin DPRD Bengkalis, 36 anggota DPRD Ajukan Mosi Tak Percaya
DPRD : Menilai Lambang Garuda di Pidato Gubernur Kepri Seperti Ikan Bilis ?
Mantan Ketua DPRD Inhil Menilai PSBB Belum Perlu Diterapkan di Kota Seribu Parit
Anggota Komisi VII DPR RI H. Abdul Wahid Kunjungi Lokasi Semburan Gas di Pekanbaru
Dewan Inhil Minta Lampu PJU segera Diperbaiki
Ada Apa... Gubri Tinggalkan Paripurna Sebelum Septina Diumumkan Sebagai Ketua DPRD Riau
Eks Ketua DPRD Riau Ajukan PK, KPK Minta MA Tolak Permohonan Johar Firdaus
Reses Septian Nugraha di Kelurahan Pematang Pudu, Warga mengeluh Kabel Jaringan PLN Sembraut
DPRD Riau, Meminta Apa Sanksi Tegas Jika Ada Pejabat Mengunakan Mobnas Saat Mudik Lembaran
Komisi V DPR RI dan DPRD Riau Berupaya Tarik 'Kue' APBN
DPRD Riau Sebut Penyebab Kerusuhan di Lapas adalah Kapasitas Penjara Over kapasitas