BUALBUAL.com - Ketua DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Riau yang juga Wakil Bupati Pelalawan H Nasarudin SH MH, mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2027.

Politisi Golkar itu beralasan perpanjangan ini adalah untuk memulihkan perbaikan ekonomi ketika Indonesia dilanda Covid-19.

Menurut Nasarudin, bahwa seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Diakui bahwa pemulihan ekonomi bukan hal yang mudah.

Ia menilai ada dua permasalahan utama dalam ekonomi, yaitu lapangan pekerjaan dan harga pokok. Bangsa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan lapangan pekerjaan sektor pemerintah saja, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri atau perusahaan BUMN.

Karena itu, perlu dibantu oleh sektor swasta yang bermuara pada investasi. Investasi harus didorong untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

"Pihak swasta tentu, menghadapi posisi terpuruk akibat Covid-19, jika dihadapkan pula dengan masalah politik 2024, memberatkan. Jadi solusinya adalah perpanjangan masa jabatan presiden," ungkapnya.

Untuk itu sepatutnya, cakap Nasarudin perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo hingga tahun 2027 harus didukung. Dengan tambahan sisa masa jabatan ini, menurutnya bisa dimanfaatkan betul untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara masif.

"Kami Ormas MKGR sangat mendukung pertambahan sisa masa jabatan pak Jokowi," tandasnya kepada CAKAPLAH.com, Sabtu (26/2/2022).

Alasan Tak Masuk Akal

Sementara itu Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai alasan perpanjang masa jabatan presiden tidak masuk akal. Selain hanya akan akan berimbas buruk terhadap partai politik (parpol) dan politikus, Arya menyebut UUD 1945 juga tak memberi ruang. Ini sederet alasan mengapa perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak masuk akal.

Arya mengawalinya dengan menjabarkan dampak buruk bagi parpol dan politisi yang mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi. Dampaknya pun tak main-main!

"Partai-partai yang mendorong perpanjangan masa jabatan, saya yakin mereka akan mendapat disinsentif atau kehilangan suara," kata Arya kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).

Arya menuturkan sikap mendorong agar aspirasi perpanjang masa jabatan presiden adalah gambaran komitmen parpol-parpol atau politikus tersebut terhadap demokratisasi di Tanah Air.

"Jadi bagaimana sikap partai terhadap perpanjangan masa jabatan ini akan mempengaruhi suara mereka juga pada akhirnya. Ini menunjukkan bagaimana komitmen partai-partai itu terhadap demokratisasi," ucapnya dikutip dari detikcom.

Seperti diketahui, aspirasi perpanjang masa jabatan presiden kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Alasannya, Pemilu 2024 berpotensi mengganggu perbaikan ekonomi Indonesia. Selain Cak Imin usulan serupa juga datang dari Ketum PAN dan Golkar.

Namun Arya menjabarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang 180 derajat berbeda dengan yang dikhawatirkan elit partai. Yang mana, menurut BPS, ekonomi Indonesia justru sedang membaik. Bahkan, sebut Arya, Bank Indonesia sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia pada 2022 akan naik ke angka 4,7-5,5 persen (2021 sebesar 3,39 persen).

"Argumen saya adalah saat ini justru ekonomi kita, menurut BPS, tengah membaik ya. Bahkan dibandingkan 2020, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi kita itu minus sekitar 2,07 persen, di tahun 2021 ekonomi kita tumbuh year-on-year sekitar 3,39 persen. Bank Indonesia memprediksi di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tahunan kita sebesar 4,7-5,5 persen. Artinya, sekarang ekonomi kita sedang membaik," papar Arya.

"Jadi, alasan stagnasi ekonomi untuk mendukung masa perpanjangan masa jabatan presiden itu tidak masuk akal," sambungnya.

Arya kemudian menyinggung soal alasan yang menyebut masyarakat mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi. Memang ada sejumlah elite parpol yang mengaku mendengar langsung masyarakat mendukung masa jabatan Jokowi diperpanjang.

Arya menyebut alasan yang dikemukakan itu tak berdasarkan data. Sebab, sebut dia, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada September dan Desember 2021, ada 70 persen responden yang menolak masa jabatan Jokowi diperpanjang.

"Kalau saya mengutip hasil survei Indikator Politik itu, mayoritas publik, baik pada survei yang dilakukan di bulan September maupun bulan Desember 2021, itu menunjukkan lebih dari 70 persen responden menolak perpanjangan masa jabatan presiden," ujar dia.