Bualbual.com,Pemerintah menargetkan 15.498.936 masyarakat berpendapatan rendah/miskin akan menerima bantuan sosial pangan tahun ini. Penyaluran bansos tersebut, yakni bansos beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) akan dilakukan bertahap. "Mulai Januari sampai Agustus 2018, dengan sasaran berjumlah sebesar 15.498.936 KPM," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Kalibata, Jakarta, Kamis (4/1/2018). Menurut Tjahjo, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KPM juga harus bebas dari harga tebus rastra (HTR). "Jangan sampai ada satu warga di daerah yang terhambat menerima haknya. Kita ingin pastikan bansos sampai tepat waktu setiap tanggal 25," ujar dia. Demi kelancaran penyaluran bansos rastra dan BPNT, kata Tjahjo, akan dibentuk tim koordinasi (Tikor) bansos pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Tikor nantinya akan diketuai oleh sekretaris daerah untuk memastikan pelaksanaan penyaluran bansos memenuhi 6T. "Yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi," terang Tjahjo. Tjahjo juga menambahkan, berdasarkan data badan urusan logistik (Bulog) per 2 Januari 2018 kemarin, masih ada masalah tunggakan HTR untuk tahun 2017 lalu sebesar Rp 150.995.733.905. "Tunggakan itu kewajiban pemerintah daerah tertentu. Kepada Sekda yang menunggak HTR kepada Bulog agar menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum tahap penyaluran tahun 2018," kata dia. *(kompas.com)