PILIHAN
Anggaran Bawaslu Riau Diblokir Rp7,2 Miliar dari Rp188 Miliar

BUALBUAL.com, Rp7,2 miliar anggaran yang dialokasikan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau dari total Rp188 miliar dari APBN diblokir dan tidak bisa digunakan.
Anggaran Bawaslu memilki pagu Rp188.394.476.000 dan sudah terealisasi Rp68.028.876.913 atau 36,1 persen.Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto mengatakan, pemblokiran bukan hanya terjadi di Bawaslu tapi ada 4 kementerian dan lembaga lainnya.
Dijelaskan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau hingga Oktober 2018 tercatat sebesar Rp5,32 triliun dari Rp8,44 triliun dana yang digelontorkan. Dari total anggaran itu juga, terdapat Rp20,42 miliar pagu DIPA yang diblokir.
''Pemblokiran ini disebabkan antara lain karena alokasi belum dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasian dan dokumen terkait. Hal ini juga disebabkan oleh adanya penghematan atau pemotongan mandiri dan alokasi dana belum dilengkapi dengan nomor register pinjaman luar negeri,'' jelasnya.
"Anggaran sekitar Rp20 miliar lebih yang diblokir itu kemungkinannya sangat kecil. Tidak akan mungkin bisa dicairkan, karena hari terakhir untuk memprosesnya itu tanggal 30 Oktober," kata Tri Budhianto di Pekanbaru, Minggu (4/11/2018).
Ia merincikan, bahwa jumlah Rp20,42 miliar pagu DIPA yang diblokir itu berasal dari lima kementerian/lembaga. Yakni dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diblokir Rp291.135.000 dari pagu Rp76,65 miliar dan sudah terealisasi Rp49,56 miliar atau 64,7 persen.Kemudian, Kemendagri diblokir Rp965.188.000 dari pagu Rp13.892.220.000 dan sudah terealisasi Rp7.765.019.216 atau 55,9 persen.
Kementerian PUPR diblokir Rp11.048.085.000 dari pagu Rp1.551.954.610.000 dan sudah terealisasi Rp811.904.069.285 atau 52,3 persen.Terakhir, Kementerian Perindustrian diblokir Rp615.970.000 dari pagu Rp15.067.420.000 dan sudah terealisasi Rp4.123.807.223 atau 27,4 persen.
"Sayang sekali memang karena tidak bisa digunakan. Ini mempengaruhi serapan, apa lagi yang realisasi terkecil adalah Kementerian Perindustrian dengan persentase 27,4 persen," tuturnya. ***
Sumber: goriau.com
Berita Lainnya
Bupati Inhil HM.Wardan Menjamu Kedatangan Pemprov Jambi dan Pemkab Tanjabar
Berikut Susunan Pemain Bayern Munchen Dan Real Madrid Pada Semifinal Liga Champions
Program DMIJ Wardan Terang Perkembangan Pembangunan Inhil di Depan DPR RI
Tiga organisasi Mahasiwa di Inhil Bergabung Dalam Diskusi Publik Antara Aturan, Penolakan dan Kebebasan Beragama
Perbaikan Kebun Tetap Jadi Perhatian Pemkab Indragiri Hilir 'Terluas di Indonesia'
Kades dan Dasa Wisma PKK Sungai Raya Inhil, Produksi Masker Sendiri Jual dengan Harga Paling Termurah
Heboh Soal Surat Pemberhentian, Rektor UIN Suska: Ustaz Somad Tak Akan Dipecat
Hippmih Pekanbaru Ucapkan Selamat Milad Kab Inhil Ke 52 Semoga Menjadi Daerah Yang Maju dan Bermartabat
Jaksa akan Bacakan Tuntutan, Korupsi Mamin MTQ Inhu Memasuki Babak Akhir
12 Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Melaju ke Tahap Verifikasi Faktual
Masyarakat Riau Wajib Tahu! Inilah Arti Lambang dan Makna Lambang Provinsi Riau
Tersangka Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru Segera Diadili