PILIHAN
6 Syarat dari PKB untuk Gerindra Cs Jika Gabung Koalisi Jokowi
BUALBUAL.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta partai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 menunjukkan niat baik jika ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hal itu menanggapi wacana koalisi 'plus-plus' pada periode pemerintahan Joko Widodo ke depan.
Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan hal itu diperlukan untuk menghindari pandangan politik dagang sapi dari proses politik tersebut.
"Koalisi plus-plus sih oke-oke saja, tetapi bagi teman-teman dari partai pendukung 02 harus menunjukkan bukti terlebih dahulu niat baik mereka untuk membangun kebersamaan," ujar Lukman dalam pesan singkat, Jumat (26/7).
"Supaya tidak terkesan hanya dagang sapi berharap pembagian kursi kekuasaan," ujarnya.
Lukman menuturkan koalisi tidak boleh dibentuk dengan dasar pragmatisme. Jika hal itu digunakan, ia berkata parpol KIK akan menolak dan memandang sinis.
Lebih lanjut, Lukman membeberkan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh parpol pendukung Prabowo jika ingin bergabung dengan KIK. Pertama, Lukman meminta Gerindra cs tidak mengulang narasi-narasi berbau fitnah yang tidak didukung oleh data yang faktual.
Kedua, Gerindra cs menyatakan komitmen untuk tidak menggunakan politik identitas dalam membangun demokrasi Indonesia.
"Ketiga, tidak memberikan tempat kepada kekuatan intoleransi dan radikal, sekaligus menyatakan ikut bertanggung jawab mengikis semua potensi intoleransi dan radikalisme," ujar Lukman.
Selanjutnya, Lukman menyampaikan pihaknya juga menginginkan partai pendukung Prabowo yang hendak berkoalisi mau menjalankan semua visi dan misi 'Indonesia Maju' tanpa syarat. Kelima, Gerindra cs juga diminta untuk berkomitmen solid selama lima tahun pemerintahan Jokowi ke depan.
"Keenam, menertibkan semua pendukung yang belum 'move on', menghadapi kenyataan kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 kemarin," ujarnya.
Senada, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding menyampaikan KIK tidak menutup peluang bagi Gerindra cs untuk bergabung. Sebab, ia menilai hal itu bagian dari rekonsiliasi yang tengah diupayakan oleh Jokowi pasca Pilpres 2019.
"Bisa saja ke depan Gerindra atau yang lain bergabung. Bisa saja, itu tidak haram dalam tanda petik ya sangat dimungkinkan karena memang ada kebutuhan rekonsiliasi," ujar Karding.
Karding menyampaikan rekonsiliasi pasti berkahir dengan pembagian kekuasaan. Namun, pembagian kekuasaan itu harus tetap lewat izin Jokowi dan kesepakatan semua parpol KIK.
"Jadi bagi saya semuanya kita serahkan sepenuhnya kepada, terutama Pak Jokowi karena beliau adalah pemimpin koalisi kami. Dan tentunya sekali lagisoal sikap akan ada tambahan misalnya partai dalam koalisi KIK pasti akan dibahas di KIK itu sendiri," ujarnya.
"Dan kami belum tahu apa hasilnya karena itu menyangkut sikap masing-masing partai," ujarnya menambahkan.***
Sumber: cnnIndonesia
Berita Lainnya
Pembunuhan Wamena Bukti Jokowi Gagal Lindungi Hak Hidup Rakyat, Kalau Di Jepang Pasti Sudah Mundur, Indonesia Presiden Masih Bisa Senyum
Satresnarkoba Polres Anambas, Amankan Adik Wali Kota Tanjungpinang Terkait Kasus Narkoba
Inilah Cerita Dua Paspampres yang Jadi Viral Saat Kawal Jokowi
Menteri Jokowi Jilid 2, PKB Riau Sorong Nama Lukman Edy
Di ILC, Mahfud MD Ungkap Soal Ancaman Ma'ruf Amin ke Jokowi
Eks Aktivis 98, Kebijakan Rezim Jokowi-JK Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45′
Jokowi Diminta Tarik Pasukan TNI Dari Papua, Atas Nama Kemanusiaan Mereka Menderita
Ketua Umum YLBHI Asfinawati Ingatkan Calon Kapolri Komjen Sigit soal Diksriminasi Penegakan Hukum
Jika Mengancam Ideologi Negara, Jokowi Tak Restui Izin FPI
Paripurna DPRD Tubaba Tentang Penyampaian Raperda APBD Tahun 2022
Di Riau Presiden Jokowi Dapat Paparan Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla
Soal Sekdaprov Riau, Gubri Syamsuar: Yang Menentukan Pak Jokowi