PILIHAN
Tartib Minta Pemkab Meranti Lakukan Antisipasi, Pemerintah Pusat akan Hapus Honorer
BUALBUAL.com - Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, DR M Tartib MSi, mengkritik rencana pemerintah pusat yang akan merumahkan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pasalnya, kebijakan itu akan berdampak buruk bagi kabupaten Kepulauan Meranti.
Sebagaimana diungkapkan M Tartib ketika berbincang-bincang, Selasa (28/1/2020), kebijkan tersebut akan berdampak kurang baik ke daerah. Terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tak ada lapangan kerja (industri).
"Banyak anak-anak daerah menggantungkan hidupnya sabagai tenaga honorer. Setidaknya, ada 4.000 lebih tenaga honorer Kepulauan Meranti dan membebankan keuangan daerah Rp73 miliar lebih," ujarnya.
Politisi Gerindra ini mengaku bukan menolak wacana merumahkan honorer sebagaimana disampaikan MenpanRB beberapa waktu lalu. Hanya saja, waktu yang diberikan dianggap terlalu cepat untuk menerapkan petaturan itu.
Target pemerintah pusat, untuk di pemerintahan, hanya ada dua status pekerja yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Pemerintah daerah Perjanjian Kerja (PPPK).
Di samping itu, legislator dua periode ini meminta Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti mulai mengambil ancang-ancang sebagai bentuk antisipasi andai wacana merumahkan honorer ini direalisasikan.
Di akhir periode ini, pemerintah daerah diminta harus fokus dan konsen untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya lifeskill, seperti pelatihan interprener dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk menjadi bekal mencari lapangan pekerjaan baru bagi eks tenaga honorer nantinya.
"Selain itu, yang lebih urgens lagi, saya minta Pemda mengaktifkan Balai Latihan Kerja (BLK). Itulah tempat sesungguhnya untuk menempa anak-anak kita agar bisa mandiri memasuki dunia kerja," kata Tartib.
Selanjutnya, tambah Tartib, apabila ada organisasi perangkat daerah membutuhkan tenaga honorer yang sifatnya kegiatan, diminta agar membuka akses secara terbuka untuk umum, sehingga tidak terkesan hanya titipan.
"Ini dalam rangka membuka kesempatan yang sama kepada anak-anak kita yang memiliki potensi dan jenjang pendidikan yang mumpuni. Mari kita junjung tinggi menuju pemerintahan yang good government," kata Tartib.
Sumber: cakaplah
Berita Lainnya
Bupati HM. Wardan, Turut Berjibaku Padamkan Api di Tempuling
BPJS Kesehatan Harus Segera Dievaluasi
Dua Pembawa Enam Ribu Ekor Belangkas Dapat Upah Rp 6 Juta Rupiah
Ustadz Cilik Rasyid Ridho Gemparkan Masyarakat Kota Batam
Riau Launching Logo Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu
Tahta Peninggalan Novanto Di DPR RI, Masih Menjadi Rebutan Kader Golkar
IKTS Pekanbaru Sukses Gelar Seminar Motivasi Guna Perluas Wawasan
Dewan Pendidikan Riau Gelar FGD Pemetaan Potensi Sekolah, Ini Tujuannya
Dispersip Taja Sosialisasi Sinergitas Layan Tak Habis 'Tingkatkan Gemar Membaca'
Bhabinkamtibmas Brigadir Harmoko, Terkena Bacokan Di Desa Batang Tumu - Inhil
Sumbar Menggalang Dana Pulangkan 900 Warganya dari Wamena
Zumi Zola: Saya Terima yang Mulia, Divonis 6 Tahun Penjara