Forum RT/RW Tolak Pendistribusian Bansos Pemko Pekanbaru
BUALBUAL.com - Forum Komunikasi (FK) RT/RW di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru menolak pendistribusian bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota Pekanbaru yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19.
Ketua FK RT/RW Simpang Baru Sutomo Marsudi menjelaskan, penolakan bantuan itu dikarenakan jumlah penerima bantuan yang diusulkan ketua RT/RW di Kelurahan Simpang Baru tidak sesuai dengan yang didapatkan.
"Data yang diajukan berjumlah sekitar 2.500 KK, namun data penerima bantuan hanya sebanyak 261 KK saja," ujarnya, Ahad (26/4/2020).
Selain itu, data jumlah KK yang keluar sebanyak 261 KK di Kelurahan Simpang Baru tersebut tidak sesuai dengan warga yang diusulkan oleh perangkat. "Artinya, data yang keluar tidak tahu atas dasar apa jumlah 261 KK yang diberikan Pemko," jelasnya.
Atas dasar tersebut, forum RT/RW di Kelurahan Simpang Baru menolak keras jumlah bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang di ajukan. "Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat," terangnya.

Berita Lainnya
Hari Ke-2 Ops Keselamatan Muara Takus, Sat Lantas Polres Inhil Sosialisasi Cegah Corona di Sejumlah Tempat
Tanam Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat
Ciptakan Generasi Hijau, PHR Dorong Sekolah-sekolah Riau Raih Predikat Adiwiyata
Sadar Adat dan Budaya untuk Mencintai Lingkungan, Kapolda Riau Tanam Pohon di Daerah Wisata Danau Raja
Berbagi Kasih PT.ISA Duri XIII Salurkan Program CSR, Beri Santunan Anak Yatim dan Bagi Sembako Gratis
Datok Said Syarifuddin Resmi Memimpin LAMR Inhil Masa Khidmat 2020-2025
Komisaris Independen PT KIG Inhil, Haryanto: Tak Setuju Ekspor Kelapa Bulat di Larang
Berkat Inovasi Ramah Lingkungan, PT Pertamina Hulu Rokan Raih 5 Penghargaan EPSA 2024
Bawak Karyawan, 6 Bus PT GSI di Langgam Disuruh Putar Balik oleh Warga
PLN, Unilak dan Polda Riau Kolaborasi Tanam 300 Pohon di Pekanbaru
Malam Nanti, Riau Berpotensi Hujan
HIPEMARI - Jakarta Dukung Tuntutan DBH Sawit Masuk Pembahasan Revisi UU PKPD