BUALBUAL.com - Forum Rokan Hulu Bicara yang dimotori anak-anak jati Rokan Hulu yang tinggal di Pekanbaru, menggelar diskusi membahas Penanganan Covid-19. Selain diskusi, forum ini juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak di Tandun, Ujung batu, Rambah Samo Rambah dan Rambah Hilir.

Kegiatan diskusi yang digelar di Hotel Sapadia Pasirpengaraian, Jumat hingga Sabtu dini hari tersebut menghadirkan pembicara Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Wakil Ketua DPRD Rohul M. Syahril Topan dan Sekretaris APDESI Maizar.

Banyak hal yang dibahas dalam forum diskusi tersebut mulai dari kesiapan Pemkab Rohul dalam penanganan Covid-19, terkendalanya bantuan bagi warga terdampak, hingga wacana Gubernur Riau yang mengajukan usulan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh Riau.

Koordinator Rohul Bicara Rahmat Aidil Fitra dalam paparannya melihat masih kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum terkait kewenangan kepala desa dalam penanganan Covid-19 khususnya penggunaan anggaran. Hal ini menyebabkan banyak kepala desa yang ragu-ragu dan bahkan takut menggunakan anggaran.

“Melalui Forum Rohul Bicara ini kita akan coba fasilitasi mensosialisasikan beberapa kewenangan kepala desa sehingga mereka tidak salah jalan dalam menghadapi pandemi ini,” cakap Fitra.

Terkait adanya wacana Pemprov Riau yang mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Riau, Aidil Fitra dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan rencana tersebut karena dinilai akan semakin mempersempit ekonomi masyarakat yang kini dalam posisi sulit.

“Saya kira kita jangan latah, daerah lain PSBB kita PSBB pula, harus ada kajian dan persiapan yang matang. Kita lihat PSBB di Pekanbaru banyak persoalan mulai dari kekacauan penyaluran bantuan dan lain sebagainya,” ucap Fitra.

Pendapat tersebut turut diamini Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra. Politisi Gerindra itu menyatakan Penerapan PSBB harus didasari kajian yang matang dan melihat kondisi penyebaran pandemi kabupaten/kota, tidak dilakukan secara menyeluruh di kabupaten/kota.

“Saya tidak dalam konteks setuju atau tidak setuju. Namun penerapan PSBB sesuai PP 21 itu ada kriterianya. Nah sekarang tidak semua daerah Riau memenuhi kriteria itu. Rohul contohnya, saat ini jumlah kasusnya masih terkendali. Nah kita khawatirkan jika itu diterapkan di seluruh kabupaten kota tanpa melihat indikator yang ada akan timbul permasalahan yang lebih besar lagi,“ ujar Wanda.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Rohul Syahril Topan menyatakan, pandemi Covid-19 ini telah membuat ekonomi masyarakat merosot. Kondisi tersebut dikhawatirkan bermuara terhadap terganggunya situasi keamanan daerah.

“Makanya kami di DPRD mendorong pemerintah mendata ulang berapa potensi warga miskin baru karena pandemi ini, dan segera salurkan bantuan kepada Warga yang terdampak. Tapi kan kendalanya, ini tidak seperti mengatur rumah tangga. Ada aturan dan tahapan verifikasi yang membutuhkan waktu lama di pusat dan itu tidak bisa kita intervensi,” ujarnya.

Topan menyatakan dalam menghadapi persoalan pandemi ini dibutuhkan kebersamaan dan gotong royong, tidak saling menyalahkan dan saling sindir. Tugas penanganan pandemi ini tidak hanya tugas pemerintah tapi tugas kita bersama untuk menghadapinya.

“Melalui Forum Rohul Bicara ini saya juga mengharapkan rekan-rekan untuk bagaimana mendorong perusahaan yang ada di Rohul ini aktif membantu masyarakat yang terdampak ekonominya Covid-19. Sudah sekian lama mereka ambil untung di daerah kita sekarang saatnya mereka berkontribusi untuk masyarakat,” pungkas Topan.