Syarief Hasan: Kartu Prakerja Tidak Efektif dan Pemborosan Uang Negara
BUALBUAL.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebutkan pelatihan online sebagai bagian dalam program Kartu Prakerja tidak efektif dan efisien. Program tersebut juga tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan pelatihan online itu sangat berpotensi terjadi pemborosan uang negara.
“Pelatihan online dalam program Kartu Prakerja agar sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya,” kata Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (14/5/2020).
Pada 20 Maret 2020 pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp 5,6 triliun. Program ini sebagai bagian dari jaring pengaman sosial menghadapi pandemi Covid-19.
Pandemi ini bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga mengganggu perekonomian rakyat. Banyak pekerja yang di-PHK, banyak buruh harian kehilangan pekerjaan, dan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian.
Program Kartu Prakerja merupakan bantuan jaring pengaman sosial sebagai salah satu solusi permasalahan ekonomi yang dihadapi dampak pandemi Covid-19.
Syarief Hasan melihat program Kartu Prakerja ini menjadi bermasalah karena adanya pelatihan online yang tidak efektif dan efisien, tidak transparan, dan tidak akuntabel.
“Bahkan sangat berpotensi terjadinya pemborosan uang negara,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Menurut Syarief Hasan, fokus utama masyarakat hari ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi.
“Dengan adanya imbauan work from home dan bahkan PSBB di beberapa wilayah Indonesia, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.
“Hal yang semestinya dilakukan pemerintah adalah memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Salah satunya lewat program Kartu Prakerja. Tetapi program ini bahkan menyulitkan masyarakat dengan tambahan kewajiban pelatihan online,” sambungnya.
Apalagi, lanjut Syarief Hasan, pelatihan online yang dilakukan pemerintah lewat program Kartu Prakerja tersebut berbayar. Padahal muatan materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis di internet, baik via youtube maupun platform online lainnya secara gratis alias cuma-cuma.
“Sehingga sangat jelas bahwa pelatihan online ini sangat tidak efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun substansi materi, ditambah pemborosan dari sisi anggaran,” tegasnya.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Syarief Hasan memberikan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI turut menyuarakan agar pelatihan online dalam program Kartu Prakerja sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya.
“Agar kekhawatiran ‘masyarakat tidak mati karena corona tetapi mati karena kelaparan’ tidak menjadi kenyataan,” pungkasnya
Berita Lainnya
DPRD Riau Akui Pembagian Mitra Kerja Penyebab Tatib Lambat Disahkan
KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Disahkan
DPRD Riau Ingatkan Pemerintah Segera Beri Perhatian pada Korban Banjir
Abdul Wahid: GNM Gelar MTQ Secara Virtual, Begini Cara Jadi Pesertanya
Desak PSN Rempang Eco City Dimoratorium, DPR: Tunaikan Dulu Janji Presiden soal Pemberian Sertifikat Tanah
BUAL dari Gedung Wakil Rakyat, Terkait Pin Emas Anggota DPRD Terpilih Periode 2019 - 2024
DPRD Riau Minta Awasi Pelabuhan 'Tikus' Antisipasi Pendatang dari Luar Negeri Secara Sembunyi
DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT Rohil ke-22 Tahun 2021
Jalan Sudirman Macet, Ratusan Supir Truk Demo di DPRD Riau
Ketua Komisi E DPRD Riau, Meminta Prov Bekerja Sama Dengam Pemko Tangani Gepeng Saat Ramadhan
DPRD Riau Katakan Ada Empat Kabupaten/Kota Tidak Dapat Bankeu Khusus
Proyek WC Rp1 Miliar di Gedung DPRD Riau 'Bermasalah', Kerja PPTK Perlu Diselidiki