BUALBUAL.com - Forum Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (FALMA) Kabupaten Kepulauan Meranti,Riau mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) agar terbuka terkait dengan pengalokasian dan pengelolaan Dana Covid-19.

Pantauan Wartawan Riaulink.com dilapangan, terlihat Ketua FALMA Kabupaten Kepulauan Meranti Ramlan Abdullah, Sekretaris Jamaluddin, Dewan Pembina FALMA Kabupaten Meranti Zainuddin Hs, S.Ag dan puluhan orang yang tergabung di Forum Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (FALMA) Kabupaten Kepulauan Meranti mewakili suara rakyat untuk bersuara terkait dugaan tidak terbukanya Pemda masalah dana Covid-19 di Kabupaten Meranti.

Selain itu, Kapolres Meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK,bersama Wakapolres, para Kabag, Kasat, dan Kapolsek serta beberapa instansi lainnya juga melakukan pengawalan aksi yang dilakukan oleh Forum Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (FALMA), Rabu (24/06/2020) pagi di depan kantor Bupati Meranti jalan Dorak Selatpanjang.

Dikatakan Ketua FALMA Kabupaten Kepulauan Meranti Ramlan Abdullah, kalau kami dari Forum Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (FALMA) Kabupaten Kepulauan Meranti,Riau memiliki 9 tuntutan kepada Pemerintah Daerah terkait dana Covid-19 di Kabupaten termuda di Riau (Meranti,red).

Adapun tuntutan yang kami sampaikan yakni.

1. Transparansi anggaran penanganan Covid-19 oleh masing-masing OPD Kabupaten Kepulauan Meranti,

2. Meminta penjelasan dan penanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang hasil Audit BPK RI perwakilan provinsi Riau, terkait penggunaan dana DAK DR -PSDH sebesar lebih kurang Rp.63 Milyar pada tahun anggaran 2016 dan tahun 2017 tidak jelas peruntukannya,

3. Meminta penjelasan dan penanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana APBD tahun anggaran 2020 lebih kurang Rp.64 Milyar dibayarkan hutang pada pekerjaan Dana APBN Tahun anggaran 2016 yang disahkan oleh DPRD Kepulauan Meranti,

4. Meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana Desa yang belum dibayar pada tahun 2016 sebanyak 4 bulan (96 desa) dengan akumulasi sebesar Rp.12 Milyar, gaji perangkat Desa yang belum dibayar meliputi, gaji kepala Desa, BPD, Kaur Desa, LPMD,RW dan RT,

5. Meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana Desa yang belum dibayar pada tahun 2017 sebanyak 3 bulan (96 desa) akumulasi sebesar Rp.12 Milyar, gaji perangkat Desa yang belum dibayar meliputi, gaji Kepala desa, BPD, Kaur Desa, LPMD, RW dan RT,

6. Meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana Desa yang belum dibayar pada tahun 2019 sebanyak 3 bulan (96 desa) dengan akumulasi sebesar Rp.14 Milyar, gaji perangkat Desa yang belum dibayar meliputi, gaji Kepala desa, BPD, Kaur Desa, LPMD, RW dan RT,

7. Meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Dana Desa tahun 2020 yang dipotong lebih kurang Rp.160 juta di masing-masing desa,

8. Meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2019 dan peraturan Bupati nomor 47 tahun 2020 tentang tarif pemeriksaan rapitd test (SARS COP-21 RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti) dengan tarif pemeriksaan dan pembuatan Surat Keterangan Medis sebesar Rp. 15.000- Rp. 25.000 (di Pukesmas) dan Rp.60.000 (di RSUD Kepulauan Meranti),

9. Meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengekspos jumlah seluruh penerima bantuan : 
A. Penerima PKH By Name By Andress (BNBA) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
B. Penerima BPNT By Name By Andress (BNBA) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
C. Penerimaan BLT-DD By Name By Andress (BNBA) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
D. Penerima BLT Kementerian Sosial By Name By Andress (BNBA) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
E. Penerima BLT APBD Kabupaten Kepulauan Meranti By Name By Andress (BNBA) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
F. Penerima BLT APBD Provinsi Riau By Name By Andress (BNBA) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
G. Penerima Sembako APBN By Name By Andress (BNBA) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
H. Penerima Sembako APBD Kabupaten Kepulauan Meranti By Name By Andress (BNBA) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
I. Penerima Sembako APBD Provinsi Riau By Name By Andress (BNBA) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain itu diakui Ramlan Abdullah kalau sebagaimana kami ketahui program kerja yang dirancang oleh pemerintah daerah yakni, melakukan penganggaran dan refocusing realokasi anggaran sebesar Rp. 36,7 Milyar, telah dirubah menjadi Rp. 77,5 Milyar, seperti yang disampaikan melalui sumber media, namun bagi kami dana sebesar 36,7 Milyar saja sudah diduga banyak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kinerja dan pendataan yang centang perenang pada pengalokasian dan penggunaan dana, apalagi melakukan penambahan.