BUALBUAL.com - Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) ke - XX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahap II yang digelar di Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi Jawa Barat berujung ricuh, PKC PMII Jawa Barat, Panitia Penyelenggara dan Badan Pekerja Konkoorcab (BPK) Serta PB PMII dianggap secara terbuka melanggar konstitusi. 

Persidangan Konkoorcab yang dilaksanakan hari senin (08/11/2021) akhirnya alot hingga hari ini Rabu (10/11/2021). Hal ini disebabkan karena kondisi persidangan yang terus memanas akibat adanya pelanggaran administrasi berupa status cabang yang tidak definitive menjadi peserta sidang. 

Terkait dengan hal ini, Ketua PC PMII Karawang Riri Reza Anshori menilai sikap pimpinan sidang yang didelegasikan oleh PB PMII tidak tegas dalam mengambil keputusan dan mendudukkan perkara sesuai dengan konstitusi PMII.  

"Kami meminta pimpinan sidang perwakilan PB PMII untuk memverifikasi ulang status peserta sidang berlandaskan AD/ART dan PO PMII.  Hal ini dikarenakan ada beberapa cabang yang dianggap bermasalah dalam proses Konfercab dan belum diselesaikan oleh PB PMII tetapi diberi kesempatan untuk menjadi peserta penuh dalam Konkoorcab ke XX di Bekasi. Sedangkan idealnya setiap peserta sidang yang dianggap memiliki hak penuh dibuktikan melalui SK Cabang saat melakukan verifikasi," kata Riri Reza Anshori dalam rilisnya, Rabu, 10 November 2021.

Ia mencontohkan, kasus pertama yang sangat mencolok yaitu Cabang Kabupaten Bandung yang proses Konfercabnya bermasalah dan ada sengketa yang diajukan kepada PB PMII tetapi tanpa proses Pleno PB PMII secara diam-diam cabang tersebut telah memiliki SK yang sah dari PB PMII. 

"Ini adalah gambaran bahwa PB PMII tidak taat dan patuh terhadap konstitusi dan mekanisme organisasi," ujarnya.

Selanjutnya kasus kedua kata Riri  yaitu Ketua Cabang Purwakarta yang mengalami gugatan dari komisariat dan rayon akibat terpilih secara inkonstitusional yaitu memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak sesuai syarat calon Ketua Cabang hari ini statusnya sebagai peserta sidang penuh walaupun pengajuan gugatan belum diproses oleh PB PMII. 

"Karena itu kami berharap kepada saudara Andra selaku pimpinan sidang delegasi PB PMII diharapkan dapat bertindak tegas agar sikapnya bisa mencerminkan keteladanan dari PB PMII," ungkapnya.

"Pelanggaran konstitusi PMII yang dilakukan oleh Cabang (bermasalah) dan demisioner pengurus Koorcab  harus disikapi secara tegas oleh PB PMII. Jika hal ini diabaikan maka PB PMII menganggap bahwa pelanggaran Konstitusi PMII adalah hal yang biasa dan lazim dilakukan oleh Kader dan pengurus PMII seluruh Indonesia," sambung Riri.

Terakhir Riri mengungkap, pihaknya akan menunggu pleno PB PMII untuk memutuskan persoalan ini, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kewenangan PB PMII dijadikan alat adu domba kepada kader PMII di Jawa Barat.