BUALBUAL.com - Dukungan mayoritas masyarakat adat Poco Leok terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 semakin menguat. Di tengah polemik antara pihak pro dan kontra, tokoh adat, pemerintah daerah, serta konsultan sosial proyek ini menegaskan pentingnya keberlanjutan proyek sebagai upaya mendorong transisi energi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Taddeus Dappang, salah satu tokoh masyarakat Poco Leok, menyatakan bahwa penolakan terhadap proyek ini didorong oleh provokasi pihak tertentu. “Kelompok pro dan kontra ini dimunculkan karena ada segelintir orang yang mempengaruhi mereka. Pemerintah dan teman-teman dari geothermal sudah melakukan pendekatan yang persuasif, tapi kelompok kontra ini tidak mau mendengar,” jelasnya.

Dukungan Mayoritas Masyarakat Adat

Musyawarah adat telah menjadi langkah penting dalam membangun kesepakatan terkait PLTP. Taddeus Dappang menambahkan, “Kami pernah diundang di gendang Mesir. Ada sekitar 10 gendang hadir dan kami bersepakat di depan tim independen dari KfW (MFC) agar pembangunan geothermal di Poco Leok ini berjalan. Dengan adanya proyek ini, saya yakin masyarakat Poco Leok akan lebih baik.”

Senada dengan itu, Alfons Syukur, Tua Gendang Tere, menegaskan bahwa narasi penolakan tidak mencerminkan keseluruhan masyarakat adat. “Penolak itu identik dengan masyarakat adat, padahal yang sebenarnya terjadi di Poco Leok, sebagian masyarakat adat mendukung geothermal. Apa buktinya? Mereka menyerahkan tanah milik mereka untuk geothermal,” katanya.

Romanus Inta, Tua Gendang Lungar, bahkan mempertanyakan motif di balik penolakan. “Tidak jelas alasan mereka. Sampai saat ini tidak jelas. Mereka anti dengan pemerintah, apa tujuannya? Dengan kami, pemilik tanah, apa tujuannya? Tidak ada tujuan, hanya mereka pergi demo terus,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keterlibatan beberapa pihak luar yang dinilai memengaruhi opini masyarakat melalui pendekatan emosional. “Media seperti Floresa dan kelompok seperti JPIC SVD hanya membangun narasi yang tidak berimbang. Mereka lebih banyak memainkan emosi masyarakat, bukan menawarkan solusi. Padahal, kami di sini sebagai masyarakat adat yang mendukung, punya alasan dan dasar yang kuat untuk melanjutkan proyek ini,” tambah Romanus.

Alfons Syukur menegaskan bahwa informasi yang dipublikasikan oleh media tersebut sering kali tidak mencerminkan realitas di lapangan. “Ada media yang terlalu berpihak dan sengaja menggiring opini masyarakat dengan narasi-narasi yang membenturkan adat dan pemerintah. Padahal kenyataannya, kami adat justru mendukung penuh program geothermal ini,” ujarnya.

Vincent Godat, Tokoh Masyarakat Gendang Mesir, turut menegaskan pentingnya kesepakatan untuk proyek ini. “Di daerah Poco Leok ini yang kami tahu ada program, ada yang terima, ada juga yang menolak. Dan di samping itu, apa yang mereka dengar selama ini di sana, banyak yang tidak terima dari yang paling kecil sampai yang besar, sampai Bank KfW dengar. Mereka (penolak) bilang bahwa mereka tidak setuju dengan program pembangunan di Poco Leok,” jelas Vincent.

Lebih lanjut, Vincent menyampaikan bahwa mulai hari ini masyarakat Poco Leok secara keseluruhan mendukung proyek ini. “Jadi mulai hari ini, kami setuju, kami di Poco Leok tidak ada yang tidak. Jadi mereka yang selama ini cerita keluar, yang selama ini yang omong tidak, kami tidak tahu, karena kami tidak jalan sama. Sekarang kami serahkan ke KfW bagaimana baiknya, mana yang baik mana yang tidak. Jadi menurut kami yang baik, jangan mundur lagi program ini, sekarang kami minta supaya lebih cepat bawa terang,” tegasnya.

Data Pendekatan Sosial

Connusa, sebagai konsultan sosial proyek ini, mencatat bahwa pendekatan kepada masyarakat adat dilakukan secara intensif sejak Mei 2022 hingga November 2024. Dalam periode tersebut, telah dilakukan:

14 kali Tabe Gendang (dialog bersama masyarakat adat di rumah adat),

30 kali Sosialisasi dan 12 kali Free, Prior, and Informed Consent (FPIC),

5 upacara Penti, yang melibatkan PLN sebagai tamu undangan / ase kae.

“Seluruh kegiatan Penti dan Tabe Gendang menunjukkan dukungan masyarakat yang sangat besar terhadap proyek ini, dengan sebanyak 86,5 persen menyatakan mendukung proyek,” kata Dennis Goonting dari Connusa.

Nestor Castro dari MFC juga menegaskan bahwa proses dialog telah dilakukan secara transparan. “Kami mendengarkan cerita dari berbagai pemangku kepentingan. Ada yang mendukung dan ada yang menentang. Namun, rekomendasi kami tetap pada melanjutkan proyek di lokasi yang masyarakatnya telah menyatakan dukungan penuh, dan menunda kegiatan di lokasi yang menyatakan menolak,” jelasnya.

Dalam rapat di lokasi yang berbeda pada tanggal 12 November 2024, KfW dan MFC menyetujui agar para pihak penolak bisa membuka diri untuk masuk dalam diskusi yang lebih bermakna bersama semua pihak melalui pendampingan pemerintah daerah, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Manggarai menyatakan komitmennya untuk terus menjadi fasilitator dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Yosef Djelamu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, menegaskan pentingnya proyek ini bagi masyarakat lokal.

“Proyek PLTP Ulumbu ini bukan hanya untuk mendukung target transisi energi nasional, tetapi juga menjadi peluang besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Pemda terus berupaya agar dialog antara semua pihak berjalan harmonis,” ujarnya.

PLN Komitmen pada Kearifan Lokal

PLN memastikan seluruh proses pembangunan tetap menghormati adat istiadat masyarakat setempat. “Selama ini, kami selalu melaksanakan proyek berdampingan dengan masyarakat adat dan istiadat. Seluruh tahapan pengadaan tanah juga melibatkan tua golo, tua adat, dan perangkat desa," ungkapnya. 

Dukungan dari masyarakat adat, data transparan pendekatan sosial, dan komitmen pemerintah daerah menjadi landasan kuat bahwa proyek PLTP Ulumbu Unit 5-6 dapat berjalan demi mencapai keseimbangan antara keberlanjutan energi dan kesejahteraan masyarakat Poco Leok.

PLN memastikan seluruh proses pembangunan tetap menghormati adat istiadat masyarakat setempat. “Selama ini, kami selalu melaksanakan proyek berdampingan dengan masyarakat adat dan istiadat. Seluruh tahapan pengadaan tanah juga melibatkan tua golo, tua adat, dan perangkat desa,” ungkap GM PLN UIP Nusra Abdul Nahwan.

Dukungan dari masyarakat adat, data transparan pendekatan sosial, dan komitmen pemerintah daerah menjadi landasan kuat bahwa proyek PLTP Ulumbu Unit 5-6 dapat berjalan demi mencapai keseimbangan antara keberlanjutan energi dan kesejahteraan masyarakat Poco Leok.