BUALBUAL.COM Inhu– Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F.SPPP SPSI) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)-Riau, Diston Pasaribu, membuka peluang bagi karyawan dari tiga perusahaan perkebunan Dedi Handoko Alimin untuk bergabung dengan serikat F.SPPP SPSI agar hak sebagai pekerja karyawan bisa dipergunakan.

Ketiga perusahaan Dedi Handoko pengusaha di Pekanbaru adalah PT Teso Indah, PT Sinar Belilas Perkasa (SBP), dan PT Sinar Peranap Perkasa (SPP), yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Jika perusahaan milik Dedi Handoko tidak mendaftarkan tenaga kerjanya secara resmi, maka mereka telah mengabaikan hak-hak dasar para pekerja seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun," ujar Diston kepada sejumlah wartawan Kamis (24/4/2025) di Pematang Reba.

Menurut Diston, pihaknya juga mendorong Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Inhu untuk memberikan teguran kepada ketiga perusahaan tersebut karena diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

"Jika hak pekerja terkait pembayaran upah pekerja jika tidak sesuai dengan ketentuan maka menghilangkan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPH 21) karyawan kepada negara," ujar Diston.Diston berharap, dengan bergabungnya para pekerja atau karyawan ke dalam serikat pekerja, mereka pekerja akan lebih terlindungi dan serikat dapat memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha hiburan malam asal Pekanbaru, Dedi Handoko Alimin, belum mencatatkan keberadaan tenaga kerja mereka ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Inhu hingga Rabu (9/4/2025) kemarin.

Adapun ketiga perusahaan tersebut yang dinilai bandel terhadap hak hak tenaga kerja yakni PT Sinar Belilas Perkasa (SBP) yang beroperasi di wilayah kebun Kecamatan Rengat Barat dan Seberida, PT Teso Indah wilayah kebun Kecamatan Rengat Barat dan Lirik, serta perusahaan PT Sinar Peranap Perkasa (SPP) yang mengelola kebun di wilayah Kecamatan Peranap dan Batang Peranap.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Inhu, Dwi Bramantika SSTP MSi sebelumnya menyebut, sejak perusahaan-perusahaan yang di sebut Milik Dedi Handoko Alimin tersebut beroperasi, belum pernah ada laporan terkait penerimaan karyawan, baik tenaga kerja tetap (skil), kontrak, maupun buruh harian lepas serta melaporkan jumlah pekerjanya ke Disnaker Inhu.

"Perusahaan perkebunan sebagai pemberi kerja wajib mencatatkan jumlah tenaga kerjanya di Disnaker, baik tenaga kerja skil maupun tenaga kerja kontrak dan buruh," ujar  Dwi Bramantika, yang akrab disapa Bang Rengga kepada sejumlah wartawan Rabu (9/4/2025) kemarin.

Lebih lanjut, Kadisnaker menegaskan bahwa pencatatan ini bukan sekadar formalitas. Pihak perusahaan, menurutnya, memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan data karyawan yang terlibat dalam operasional produksi serta menjamin perlindungan mereka melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan).

"Tenaga kerja wajib diberikan jaminan sosial, dan hal itu hanya bisa dilakukan bila mereka tercatat secara resmi,” kata Rengga.