BUALBUAL.com - Persoalan tata niaga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali mencuat dalam agenda reses anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Darma Taufik. Dalam pertemuan bersama masyarakat, mayoritas petani menyampaikan keluhan terkait harga kelapa yang fluktuatif dan cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Padahal, Inhil selama ini dikenal sebagai salah satu sentra kelapa terbesar nasional. Produksi yang melimpah, menurut petani, belum mampu mendongkrak kesejahteraan mereka. Harga di tingkat petani justru tidak stabil dan sering kali jauh dari harapan.

“Jika kita mengacu pada nilai tukar dolar, seharusnya harga kelapa bisa mengalami kenaikan. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya, harga di tingkat petani turun,” ujar Andi menyampaikan hasil dialognya dengan masyarakat saat reses.

Ia menilai sistem perdagangan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Rantai distribusi yang panjang serta dominasi tengkulak membuat posisi tawar petani tetap lemah. Kondisi ini dinilai semakin memperparah tekanan ekonomi yang dirasakan para pekebun.

Dalam temuan reses tersebut, Andi juga meminta Kementerian Perdagangan untuk meninjau ulang tata niaga perkelapaan di Inhil agar lebih adil dan transparan. Menurutnya, ketidakpastian harga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, termasuk alih fungsi lahan.

“Kalau harga kelapa tidak ada kepastian, ini berbahaya. Para petani bisa saja beralih fungsi ke pertanian lain yang dianggap lebih menjanjikan. Padahal Inhil selama ini dikenal sebagai daerah penghasil kelapa terbesar,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti perlunya peran aktif Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam melakukan pengawasan dan analisis pasar. Data pergerakan harga yang akurat dan terukur dinilai penting sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Harapannya, Disperindag Inhil memiliki grafik yang bisa menganalisis harga perkelapaan di Inhil secara berkala. Dengan data yang kuat, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas harga,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, tata niaga kelapa di Inhil telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019. Namun implementasi di lapangan dinilai belum berjalan efektif.

Andi berharap pemerintah pusat dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terkait tataniaga sektor daerah penghasil kelapa sehingga terkait harga jual petani lebih berkeadilan.

Menurutnya, pembenahan tata niaga bukan sekadar soal harga, tetapi menyangkut struktur pasar dan keberpihakan nyata kepada petani.

“Jangan sampai Inhil hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambahnya dinikmati pihak lain. Petani harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan,” pungkasnya.