BUALBUAL.com - Kabupaten Indragiri Hilir yang selama ini dikenal sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia tengah menghadapi persoalan serius. Harga kelapa yang terus merosot membuat para petani menjerit dan khawatir terhadap masa depan perkebunan kelapa rakyat.

Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR) menyoroti anjloknya harga kelapa di tingkat petani yang kini hanya berkisar Rp3.200 per kilogram pada Mei 2026. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dan tidak sebanding dengan biaya perawatan kebun maupun kebutuhan hidup petani sehari-hari.

Situasi semakin diperparah dengan antrean panjang penjualan kelapa di PT Sambu Guntung yang dikeluhkan para petani. Lamanya proses antrean menyebabkan banyak kelapa membusuk sebelum sempat dijual.

Akibat terlalu lama menunggu giliran, kualitas kelapa menurun hingga masuk kategori PMK, sehingga harga jual menjadi semakin rendah. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan petani karena hasil panen yang seharusnya bisa dijual dengan harga normal justru mengalami penurunan nilai.

Ketua Umum IPKR, Handy Cahyadi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi petani kelapa di Indragiri Hilir. Menurutnya, perusahaan besar seperti PT Sambu Guntung seharusnya mampu memberikan harga yang lebih baik kepada petani.

“Jangan sampai perusahaan memonopoli harga yang justru merugikan petani. Petani adalah tulang punggung keberlangsungan industri kelapa di Inhil,” tegasnya.

Handy berharap harga kelapa dapat kembali stabil demi menjaga kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa. Ia juga mengingatkan bahwa rendahnya harga kelapa dapat memicu petani mengalihfungsikan lahan menjadi kebun sawit.

“Kalau kondisi ini terus terjadi, petani bisa beralih ke sawit karena dianggap lebih mensejahterakan. Jika itu terjadi, identitas Inhil sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia bisa perlahan hilang,” ujarnya.

Menurut IPKR, saat ini ribuan hektare lahan kelapa di Inhil telah beralih fungsi menjadi kebun sawit. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan komoditas kelapa yang selama ini menjadi identitas daerah dan sumber penghidupan masyarakat.

Selain itu, IPKR juga mendorong pemerintah untuk membuka keran ekspor kelapa selebar-lebarnya agar tercipta persaingan harga di pasar dan menghindari monopoli yang merugikan petani.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal IPKR, Ali Akbar Almukti, menilai pemerintah perlu segera menetapkan standarisasi harga kelapa demi menjamin kesejahteraan petani.

“Kelapa juga harus memiliki standar harga seperti sawit. Petani membutuhkan kepastian agar kehidupan mereka lebih terjamin,” katanya.

Ali Akbar turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mulai bergerak mencari solusi terkait persoalan harga kelapa, termasuk upaya Bupati Inhil menemui Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.

IPKR berharap pemerintah pusat maupun daerah segera menghadirkan kebijakan nyata untuk melindungi petani kelapa, menjaga stabilitas harga, serta mempertahankan kejayaan Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia.

Selain persoalan harga, IPKR juga menegaskan pentingnya percepatan program hilirisasi kelapa di Inhil. Menurut mereka, hilirisasi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa dan menjaga keberlangsungan ekonomi petani.

“Program hilirisasi kelapa harus segera direalisasikan agar kelapa tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Ali Akbar.