BUALBUAL.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memprioritaskan anggaran pembayaran pajak kendaraan dinas. Sebab, saat ini masih banyak mobil dinas (Mobdin) yang dikandang di belakang halaman rumah dinas gubernur Riau, belum dibayar pajaknya. "Kedepan pajak ini tentu harus menjadi perhatian OPD Pemprov Riau," kata Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, Ahad (16/6/2019). Bukan hanya pajak, lanjut Ahmad Hijazi, tapi yang sifatnya beban tetap juga harus diperhatikan. Seperti air, listrik, telepon dan internet. "Itu semua bayarnya semua by rekening. Jadi yang namanya beban tetap itu harus menjadi prioritas, jangan dilalaikan dalam penganggaran," katanya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Indra Putrayana, saat dikonfirmasi perihal nilai kendaraan dinas yang menunggak pajak belum bisa menyebutkan jumlahnya. Karena masih didata. Ia hanya mengakui memang ada kendaraan dinas yang belum bayar pajak. "Mobil dinas yang belum bayar pajak memang ada, tapi kalau jumlahnya masih pendataan, sekarang jadi belum lengkap," cakapnya. Dia mengatakan, pembayaran pajak kendaraan dinas tersebut bukan dibebankan kepada pribadi atau orang yang menggunakan. Namun dibayarkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, ia menduga tertunggaknya pembayaran pajak tersebut karena pihaknya bendahara lupa melakukan pembayaran. "Mobil dinasnya ini kan banyak jumlahnya. Mungkin tidak terdata kalau hanya mengandalkan bendahara. Mestinya yang menggunakan mobil itu lah yang mengecek di STNK kapan jatuh tempo pembayaran pajaknya," ujarnya. Dari pengecekan yang dilakukan, sebut Indra, ada kendaraan dinas yang tertunggak pajaknya mulai dari satu tahun, dua tahun dan bahkan ada yang lima tahun. "Pajak yang tidak dibayarkan sampai lima tahun, mungkin ini kendaraan sitaan yang sebelumnya digunakan oleh mantan pejabat atau pensiunan, tapi masih mengusai kendaraan itu," bebernya.***   Sumber: Cakaplah