Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
Prioritaskan Jalan, Musrenbang Selayar 2027 Digelar Efisien
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Tolak Kebijakan Relaksasi PSBB
BUALBUAL.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak merelaksasi atau melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meskipun terjadi penurunan angka kasus baru COVID-19 dalam sepekan terakhir.
“Pemerintah tidak melonggarkan aturan PSBB meski terjadi penurunan angka kasus baru dalam sepekan terakhir, mengingat salah satu syarat pelonggaran PSBB bisa dilakukan jika laju kasus baru di suatu daerah menurun dalam 2 pekan berturut-turut atau jika wabah sudah bisa dikendalikan,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakan Bamsoet terkait dengan pernyataan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bahwa laju kasus baru pasien terjangkit COVID-19 mengalami penurunan hingga 11 persen.
Tren penurunan kasus ini terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Jawa Timur.
Bamsoet meminta pemerintah terus optimistis bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan secara ketat akan berpengaruh terhadap perlambatan laju kasus baru COVID-19.
“Pemerintah harus terus mengimbau semua kalangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PSBB karena pandemi ini belum berakhir,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah daerah mempertimbangkan untuk mengusulkan memberlakukan PSBB di daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan kasus baru pasien terjangkit COVID-19 kepada Menteri Kesehatan, seperti di Makassar yang menjadi salah satu wilayah dengan pertambahan harian kasus yang relatif cukup besar.
Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah pusat perlu meminta kepada para kepala daerah melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan penyebaran wabah COVID-19.
“Kepala daerah juga harus mengingatkan kepada warganya masing-masing untuk tetap menjaga kedisiplinan dan mematuhi protokol penjagaan jarak,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah tetap mengupayakan jumlah alat pelindung diri dan kapasitas rumah sakit untuk terus ditingkatkan mengantisipasi gelombang baru COVID-19.

Berita Lainnya
Besok, Fiven Sumanti Akan Dilantik Jadi Wakil Ketua I DPRD Bintan
Fraksi PAN Kabupaten Bengkalis mengikuti Workshop dan Rakornas Di Jakarta
Harga Sawit Anjlok, Petani Menjerit Anggota DPR RI Abdul Wahid Mendesak Pemerintah Koreksi Kebijakan Larangan Export CPO
Munculkan Isu Riau Pesisir, Ade Agus Hartanto: Lebih Baik Pemekaran Kabupaten/Kota
Soal Kisruh Dua Anggota DPRD Riua Kini Berakhir Damai di LAMR
Hadiri Acara Pisah Sambut SDN 23 Bantan, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Sofyan Apresiasi Pengabdian Kepala Sekolah
Undangan pelantikan Pelantikan anggota DPRD Rokan Hilir masa bakti 2019 - 2024
Curi 3 Tandan Sawit Janda Tiga Anak Dihukum, DPRD Riau Sebut PTPN V Tidak Berprikemanusiaan
Program 100 Hari Kerja Ketua DPRD Lampura Terkait HGU Baru Terjawab
Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai Januari 2024, DPR: Pemerintah Jangan Korbankan Rakyat
DPRD Riau Minta BNPB dan BPBD Siaga 'Waspada Titik Api'
Perda Telah Disetujui Mendagri DPRD Riau Resmi Mendapatkan Kenaikan Tunjangan