Ketua Komisi II DPRD Lampura angkat bicara terkait Beras BPNT
BUALBUAL.com - Lampung Utara - Melanjutkan berita pertama terkait beras BPNT, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulyadi Selaku Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara angkat bicara terkait carut marutnya sistem regulasi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), sehingga menuai protes dari masyarakat adanya beras yang tidak layak konsumsi kotor dan berambut.
Mulyadi yang kini duduk di Kursi DPRD ketua komisi II Lampung Utara sangat prihatin mendengar keluhan masyarakat tentang beras yang di terimanya, tidak layak konsumsi.
“Ini perlu ditelusuri mengenai sistem regulasi, karena kita harus bongkar para mafianya terlebih dahulu dari sistemnya, dari mana beras tersebut, siapa Suppliyer dan pengawasnya. tuturnya mulyadi selasa (30/6/2020)
Sementara itu mengingat banyaknya laporan beras tidak layak konsumsi yang beredar ditengah – tengah masyarakat Komisi II DPRD Kabupaten setempat akan mengagendakan inspeksi mendadak (sidak) Baik Bulog Cabang Lampung Utara selaku Suplier tunggal program Kemensos RI Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga ke seluruh e -warung yang ada dikabupaten guna menindaklanjuti laporan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hal ini disampaikan Langsung Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lampung Utara Mulyadi dihadapan Anggota Komisi,selasa (30/6) kemarin,pada saat disambangi Wartawan Media ini di Ruang Komisi II DPRD setempat beras tidak layak konsumsi mengenai kwalitas nya tidak sepatutnya disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM),”ungkap Ketua Komisi DPRD Lampung Utara
Mulyadi menambahkan" Karena Bulog adalah mitra kerja Komisi II DPRD Lampung Utara dan harus bertanggungjawab.Pihaknya akan melakukan Sidak ke e-warung selaku pengelola bantuan tersebut dan juga kepada KPM selaku penerima BPNT tersebut.” pungkasnya
Laporan: Rizky A Sony
Berita Lainnya
Pemilu 2019, Demokrat Targetkan 10 Kursi di DPRD
Anggota DPRD kota Batam Geram, Saat Sidang Paripurna Berlangsung Listrik 4 Kali Mati
Soal Kisruh Dua Anggota DPRD Riua Kini Berakhir Damai di LAMR
Paripurna Penyampaian Visi Misi Paslon Gubernur dan Wagub Kepri
DPRD Bengkalis: Harus Ada Pemerataan Perencanaan Pembangunan di Kawasan Kecamatan dan Desa
Jumlah Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus AMI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi
DPRD Lingga Gelar Paripurna Persetujuan APBD 2023
Rapat Paripurna DPRD Tubaba Tentang Ranperda Pelaksanaan APBD 2020
DPRD Bintan Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda APBD 2021
DPRD Riau Akhirnya Sahkan Pajak Pertalite 5 Persen
Ketua DPRD Riau Tidak Hadir Saat Gelar Rapat Paripurna Raperda APBD
Turun Ke Lokasi 'Abdul Wahid' Kaget, Miliki HGU 83 Ribu Hektar, PT THIP Hanya Berikan CSR Beasiswa Untuk 12 Orang