Bualbual.com, Presiden RI, Joko Widodo diminta untuk turun tangan dalam menyelesaikan RTRW Riau. Hambatannya kini ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Presiden harus membantu agar ada kepastian pengesahan RTRW Provinsi Riau "Saya rasa sudah waktunya presiden turun tangan dalam menyelesaikan RTRW Riau ini. Persoalannya terganjal di anak buahnya, menteri LHK," kata Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura kepada riauterkinicom, Selasa (02/01/18). Dari laporan yang diterimanya, Menteri LHK, Siti Nurbaya tidak mau menyetujui RTRW Riau sebelum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLSH) diselesaikan. KLHS yang diminta pun mesti melibatkan NGO asing. "KLHS itu kan hanya semacam kajian, kalau di Perda nya tu semacam naskah akademik. Saya lihat ada konspirasi tersembunyi, jangan salahkan Riau kalau Riau bergejolak nantinya. Ya tidak tertutup kemungkinan juga begitu, Gerakan Riau Merdeka," ungkapnya. Dalam aturan yang ia pahami, memasukkan NGO Asing tidak boleh dalam sebuah pembahasan, apalagi itu berkaitan RTRW. Politisi Hanura ini lantas mencurigai, ada pesanan asing dalam RTRW Riau. "Pusat tidak perlu lah sensitif dengan Provinsi Riau yang merupakan salah satu provinsi penyumbang terbanyak untuk Indonesia. Wajar saja orang tua dulu membuat Gerakan Riau Merdeka. Hasil bumi, minyak, pajak ekspor dan lainnya dikuras pusat sementara tanaman ilegal yang 1,4 juta hektar di Riau sama sekali tidak pernah diproses," tutupnya. ***(rtc/r)