Abdul Wahid Pinta Kementrian Agraria Selesaikan Persoalan Pendataan status Tanah Ulayat di Kab Kampar
BANGKINANG (BUALBUAL.com) - Anggota DPR RI Komisi II H. Abdul Wahid meminta Kementrian Agraria dan Tata Ruang mendata dan menyelesaikan persoalan status tanah ulayat di kabupaten kampar.
hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber kegiatan sosialisasi tanyang pertanahan kementrian Agraria di di bangkinang kampar, rabu (20/7/2022).
Abdul Wahid juga menjelaskan, bahwa presiden sudah memberikan hak kepada beberapa daerah di kampar terhadap tanah ulayat.
"Presiden sudah memberikan pengakuan dan hak bagi ninik mamak dikampar untuk mengelola tanah ulayat, seperti misalnya sinama nenek ada sekitar lebih kurang 1.600 ha" jelas wahid
lebih lanjut Wahid juga meminta kepada kepala kantor pertanahan di kampar untuk membantu mendata dan menyelesaikan terkait legalitas
"untuk itu kepada badan pertanahan kampar kita minta untuk mengawal dan menyelesaikan terkait legalitas status kawasan tersebut" tegas Pimpinan Baleg DPR RI ini
Dalam kesempatan yang sama Abdul Wahid juga membagikan sertifikat gratis bagi 10 orang masyarakat yang menerima program Perdaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersama pihak kementrian Agraria
"Ini simbolis, kita juga mendorong program pendaftaran tanah sistematis ini dapat segera selesai untuk 16.000 masyarakat yang akan menerima sertifikat tanah" tutup wahid

Berita Lainnya
Aliansi Mahasiswa Riau Menggugat Sampaikan 7 Tuntutan ke DPRD "Minta 2 Oktober Sudah Dikirim ke DPR RI"
Ketua DPRD Septian Nugraha, Mengikuti Kegiatan Fun Football Sempena Hari Jadi ke-514 Bengkalis 21
Langkah Baru Terbentuknya, Forum Wartawan Legislatif Reformasi DPRD Riau
60 Orang Perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori Temui DPRD Riau "Keberadaan Kami Tak Dianggap, Tenaga Kami Diperas"
Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Hj. Anita SH, Warga Keluhkan Pelayanan RSUD Mandau
Anggota DPRD Riau Komisi III Minta BUMD Bantu UMKM Terdampak Covid-19
Palsukan Dokumen Negara PNS Lingkungan DPRD Kepri di Amankan Polisi
Septian Nugraha. Akhiri Reses di Kelurahan Pematang Pudu, sejumlah Bantuan Diterima Warga
Khairul Umam, Sebut Pemerintah Tidak Hanya Mengandalkan APBD, Namun Telah Jemput Bola Anggaran Kementrian RI
Ranperda Pertanggungjawaban APBD Bintan 2019 Disahkan Jadi Perda
Gaji Pegawai P3K Bakal Dibiayai APBD DPRD Riau Keberatan
Ketua Komisi D Hardianto SE, DPRD Riau Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Alm H. Muhammad Tabligh Ayahnda Sekda Ahmad Hijazi