Dana Transfer dari Pusat Berkurang, DPRD Riau Sebut Pemprov Batal Bangun Sekolah Baru

BUALBUAL.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diprediksikan akan kembali memiliki masalah. Karena, wacana tambahan unit sekolah baru tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) gagal dilaksanakan.
Tahun kemarin, banyak peserta didik yang tidak terakomodir untuk meneruskan pengajaran ke SLTA. Karena, jumlah peserta didik yang lulus Sekolah Kelanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tidak sesuai dengan tersedianya SLTA.
Pemerintahan Provinsi (Pemprov) dan DPRD ambil beberapa jalan keluar, seperti bekerjasama dengan sekolah swasta dan mewacanakan membuat unit sekolah baru. Walau telah ada terakomodir di sekolah swasta, rupanya laporan yang masuk ke Komisi V masih tetap ada anak yang tidak mendapatkan tempat.
Jalan keluar lain, membuat unit sekolah baru juga terhalang oleh budget. Ditambahkan lagi ada pengurangan dana transfer sejumlah Rp613 miliar.
"Itu (tambah SMAN baru) tidak maka terhalang budget. Sama seperti yang kita kenali ya, ada surat selebaran dari Menkeu dana (transfer untuk riau) dikurangkan Rp613 miliar. Maknanya kan dana kita tidak memenuhi," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari.
Karmila menerangkan, untuk sekarang ini Provinsi Riau semakin lebih konsentrasi ke kenaikan kualitas guru, ruangan kelas dan yang lain.
"Jadi jika (pembangunan) sekolah baru belum, kita menunda dahulu. Kalaulah ada sekolah baru kami konsentrasi seperti sekolah taruna begitu yang diprioritaskan," katanya.
Karmila menambah, tambahan ruangan kelas SMA yang telah ada sekarang ini tetap dilaksanakan. Karena itu, Komisi V meminta data harus terang, berapakah pelajar dari SMP yang ingin meneruskan ke SMA.
"Agar kedapatan yang mana kurang, berapakah dari sekolah negeri dan swasta yang lulus (SMP) meneruskan pengajaran. Ini harus benar-benar rapi. Maknanya mapping (penskalaan) data harus terang," tegasnya.
Berita Lainnya
Jalani Tes di BNN Pusat, Anggota DPRD Padang Pariaman Yang Terlibat Kasus Narkoba
DPRD Sebut Gara-gara Ruang Kelas Terbatas, Angka Putus Sekolah di Riau Tertinggi ke 3 Nasional
Paripurna Persetujuan RAPBD DPRD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023
Kejati Riau Tahan Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi Terkait Korupsi APBD 370 Juta
Setelah 5 Jam Rapat Evaluasi PSBB di DPRD Pekanbaru, Hasilnya?
DPRD Riau: Berjanji Soal Raperda Perkebunan Tahun 2015 Akan Dibahas Kembali
Demokrat, Gerindra, PKS, dan PDIP Tolak Pengesahan KUA-PPAS APBD Inhil 2022
Pelantikan Anggota DPRD Riau RICUH, Sejumlah Mahasiwa Tiba-tiba Masuk Ruangan Acara
Polemik Program Gubri Terpilih tak Masuk APBD 2019, Ini Komentar DPRD Riau
Mahasiswa Unilak dan Stikes Blokir Jalan Sudirman, Demo Berlanjut di DPRD Riau
DPRD Kabupaten Bengkalis mulai Melaksanakan Reses, Ini Tanggapan Wakil Ketua II
'Harga Kelapa - Karet - Sawit Murah' BEM FDK UIN, dan Aliansi Mahasiswa UIN, Gelar Aksi Demo di Depan DPRD Riau