Dana Transfer dari Pusat Berkurang, DPRD Riau Sebut Pemprov Batal Bangun Sekolah Baru

BUALBUAL.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diprediksikan akan kembali memiliki masalah. Karena, wacana tambahan unit sekolah baru tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) gagal dilaksanakan.
Tahun kemarin, banyak peserta didik yang tidak terakomodir untuk meneruskan pengajaran ke SLTA. Karena, jumlah peserta didik yang lulus Sekolah Kelanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tidak sesuai dengan tersedianya SLTA.
Pemerintahan Provinsi (Pemprov) dan DPRD ambil beberapa jalan keluar, seperti bekerjasama dengan sekolah swasta dan mewacanakan membuat unit sekolah baru. Walau telah ada terakomodir di sekolah swasta, rupanya laporan yang masuk ke Komisi V masih tetap ada anak yang tidak mendapatkan tempat.
Jalan keluar lain, membuat unit sekolah baru juga terhalang oleh budget. Ditambahkan lagi ada pengurangan dana transfer sejumlah Rp613 miliar.
"Itu (tambah SMAN baru) tidak maka terhalang budget. Sama seperti yang kita kenali ya, ada surat selebaran dari Menkeu dana (transfer untuk riau) dikurangkan Rp613 miliar. Maknanya kan dana kita tidak memenuhi," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari.
Karmila menerangkan, untuk sekarang ini Provinsi Riau semakin lebih konsentrasi ke kenaikan kualitas guru, ruangan kelas dan yang lain.
"Jadi jika (pembangunan) sekolah baru belum, kita menunda dahulu. Kalaulah ada sekolah baru kami konsentrasi seperti sekolah taruna begitu yang diprioritaskan," katanya.
Karmila menambah, tambahan ruangan kelas SMA yang telah ada sekarang ini tetap dilaksanakan. Karena itu, Komisi V meminta data harus terang, berapakah pelajar dari SMP yang ingin meneruskan ke SMA.
"Agar kedapatan yang mana kurang, berapakah dari sekolah negeri dan swasta yang lulus (SMP) meneruskan pengajaran. Ini harus benar-benar rapi. Maknanya mapping (penskalaan) data harus terang," tegasnya.
Berita Lainnya
DPRD INHU Gelar Hari Besar Maulid Nabi Muhammad Saw 1443
Terkait Pengerjaan Mega Proyek yang Belum Siap, Komisi IV DPRD Riau Akan Panggil OPD Bersangkutan
DPRD Riau Nilai Bappeda Tak Dukung Gubri Tertibkan Kebun Ilegal
Sekjubir Pansus Sampaikan 8 Poin Penting di Paripurna LKPJ Bupati Lampura 2020
Syaiful Ardi Ajak Warga Dukung Sukseskan Program Pemerintah Bengkalis
Terbukti Tidak Transparan, Pemko Tanjungpinang Tidak dapat Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
Ketua DPRD H. Khairul Umam Apresiasi Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2020
Dari Pada Tahun Depan Ngutang Lagi, DPRD Inhil Rekomendasikan Resionalisasi APBD 2020 untuk Selesaikan Tunda Bayar
Anggota DPRD Sebut Kasus Covid-19 Bertambah, Pintu Masuk Pekanbaru Harus Diperketat
DPRD Riau Minta Pemprov Buat Program Preventif Karhutla
DPRD Kepri Gelar Sidang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan APBD - P 2020
Anggota DPRD Inhil Ini Jemput Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Laut