BUALBUAL.com - Rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) terus menjadi topik hangat di kalangan publik maupun para legislator. Usulan pinjaman yang disebut untuk mendukung berbagai program pembangunan pada tahun anggaran 2026 itu kini tengah menunggu proses pembahasan bersama DPRD Inhil.

Di tengah berbagai tanggapan yang mulai bermunculan dari sejumlah pihak, Fraksi Partai Golkar yang merupakan salah satu unsur koalisi pemerintah justru memilih berhati-hati. 

Hingga saat ini, fraksi beringin tersebut belum memberikan komentar resmi maupun sikap politik terkait rencana pinjaman tersebut. 

Saat dikonfirmasi BUALBUAL.com, anggota Fraksi Golkar Inhil Yusuf Said menegaskan belum bisa berkomentar soal ini, Namun pihaknya masih mengkaji lebih jauh substansi pengajuan pinjaman tersebut. Sepertinya sikap fraksi harus diambil secara kolektif melalui pertimbangan seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar.

“Untuk saat ini kami belum bisa berkomentar (No Comment) . Fraksi masih mendalami dan meminta pandangan dari seluruh anggota DPRD Golkar. Tentu kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan tidak membebani keuangan daerah ke depan,” ujar Yusuf Said.

Yusuf Said juga menambahkan bahwa pihaknya menilai penting untuk melihat secara detail rencana penggunaan dana, mekanisme pembayaran kembali, kemampuan fiskal daerah, serta seberapa besar urgensi setiap program yang akan dibiayai dengan pinjaman tersebut.

“Kami ingin tahu dengan jelas peruntukannya, mana program yang memang sangat prioritas Itu semua harus dikaji bersama,” lanjut Yusuf Said.

Hingga kini, Fraksi Golkar belum menentukan apakah akan mendukung atau menolak usulan pinjaman tersebut. Sikap resmi baru akan disampaikan setelah proses kajian internal selesai dan hasil pembahasan disepakati secara bersama.

Sebelumnya, Pemkab Inhil mengusulkan pinjaman Rp200 miliar itu untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah yang dianggap membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan, terutama menghadapi sejumlah program strategis yang direncanakan masuk dalam APBD 2026.