BUALBUAL.com - Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia dinilai bukan semata-mata disebabkan persoalan komunikasi atau perbedaan kepentingan politik. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menilai, ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam regulasi turut menjadi pemicu disharmoni hubungan keduanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Setyo mengusulkan dua langkah strategis, yakni revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pembentukan lembaga khusus mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya.

Usulan itu disampaikan Setyo dalam disertasinya berjudul Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia pada ujian terbuka Program Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (14/11/2026).

Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dinilai Tidak Jelas

Usulan pertama Setyo adalah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbarui melalui UU Nomor 9 Tahun 2015.

Menurutnya, regulasi tersebut belum mengatur secara tegas pembagian kewenangan substantif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Padahal, keduanya memperoleh mandat demokratis melalui satu proses politik yang sama. Karena itu, pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dinilai perlu diatur secara jelas dan proporsional.

"Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh mandat demokratis dalam satu proses politik, maka mandat tersebut perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing," ujar Setyo.

Ia menilai, ketidakjelasan tersebut membuat wakil kepala daerah berada dalam kondisi yang disebut pseudo authority atau kewenangan semu.

Istilah tersebut menggambarkan situasi ketika seseorang secara formal memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan sekaligus legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak ditetapkan secara jelas.

Menurut Setyo, kondisi ini berpotensi memicu ketegangan berkepanjangan antara kepala daerah dan wakilnya.

"Apabila ketidakjelasan tersebut berulang dalam praktik dan membentuk pola pemerintahan, maka terdapat situasi disharmony by design (disharmoni yang terbentuk dengan sendirinya, red.)," jelasnya.

Setyo juga menyoroti penggunaan kata "membantu" dalam Pasal 66 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai posisi, peran, serta kewenangan wakil kepala daerah.

"Terhadap hanya satu frasa, yaitu kata 'membantu', rupanya dapat menimbulkan guncangan dalam relasi pemerintahan daerah yang dampaknya terasa hampir merata dari ujung barat hingga timur Indonesia," katanya.

Usulkan Lembaga Khusus Penengah Konflik

Selain revisi undang-undang, Setyo mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pihak penengah ketika terjadi perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurutnya, mekanisme mediasi diperlukan agar konflik di tingkat pimpinan pemerintahan daerah dapat diselesaikan melalui jalur kelembagaan, bukan dibiarkan berlarut-larut hingga mengganggu jalannya pemerintahan.

"Promovendus (saya, red.) juga mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujarnya.

Setyo mengakui disertasi yang disusunnya masih memiliki sejumlah kekurangan. Namun, ia berharap hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.