PILIHAN
PKB Belum Mau Desak Jokowi Jadikan Hari Santri Libur Nasional

Bualbual.com, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum ingin mendesak Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Hari Santri sebagai hari libur nasional. Sebelumnya, Hari Santri ditetapkan setiap 22 Oktober.
Walau ada keinginan agar dijadikan hari libur nasional, apalagi PKB kembali mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019, namun itu belum masuk menjadi bagian yang diminta PKB.
"Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Kita belum meminta sebagai hari libur, tapi kita meminta pemda untuk men-support. Nanti kebanyakan hari liburnya," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazuli Fawaid di DPP PKB, Jakarta, Rabu 26 September 2018.
Jazuli menegaskan, perayaan Hari Santri bukan hanya milik masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Namun, milik semua warga negara Indonesia dari berbagai agama dan suku apa pun.
"Hari Santri harus menyatukan semua elemen bangsa," katanya.
Dalam rangkaian peringatan Hari Santri, PKB akan menggelar berbagai kegiatan yang bisa merangkul banyak pihak. Seperti menggelar jalan sehat sarungan, yang rencananya akan digelar di Monas pada Minggu pekan depan.
"Kenapa sarungan? Karena unik, salah satu simbol yang menurut sejarah adalah sebuah perlawanan terhadap Belanda," jelasnya.
Editor : BBC | Sumber : viva.co.id
Berita Lainnya
TKN Akui Dampak Agresivitas Prabowo, Membuat Elektabilitas Jokowi Tergerus
Hotline: Sebut Server KPU Menangkan Jokowi, Pemilik Akun @ekowBoy Tersangka
Terungkap Fakta Baru, Siapa yang Minta Jokowi Pegang Pulpen Saat Debat Capres
Empat Tahun Era Jokowi, Indeks Demokrasi Memburuk
Tarif di Riau Lebih Mahal, Hari Ini Pertamina Resmi Menaikkan Harga BBM Non Subsidi
Pabrik Rokok Sampoerna Langsung Tutup, Karyawan Positif Terpapar Corona
PD Merasa Senang, Poster Jokowi-TGB Beredar
Dorong Peningkatan SDM Riau, PHR Beri Pelatihan dan Sertifikasi Juru Las
Berikut disampaikan Siaran Pers mengenai: Program Magang Kerja untuk Bekal Masa Depan Atasi Generasi Limbo
BPN Tagih Komitmen Pemerintah Jokowi Lawan Korupsi, Terkait OTT KPK
Amar Putusan Keluar, MK Tolak Pengujian UU No 2 Tahun 2002
Rachland Nashidik: Tiba Waktunya Jokowi Harus Keluar dan Bicara pada Rakyat