BUALBUAL.com - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menunjukkan keseriusannya agar daerah turut serta mengelola Blok Rokan bersama Pertamina setelah masa kerja PT Chevron habis. Keseriusan itu diungkapkan dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di Pekanbaru, Jumat malam (31/8/2019). "Kami dalam hal ini masyarakat Riau siap bersama-sama dengan Pertamina yang telah ditunjuk untuk mengelola Blok Rokan, kami menunggu tapi belum ada pertemuan dengan Pertamina sudah hampir satu tahun. Maka kami berharap melalui komisi VII bisa memanggil pertamina, SKK Migas, dan instansi terkait untuk kami bisa berunding," kata Ketua DPH LAM Riau, Syahril Abubakar. Ia menjelaskan, keinginan Riau ini bukan tanpa alasan. Keinginan ini menindaklanjuti pertemuan Wamen ESDM tahun lalu dan juga pernyataan Presiden Jokowi saat diberikan gelar adat akhir tahun lalu. Dimana presiden mengatakan Riau diberikan seluas-luasnya keleluasaan sesuai kemampuan daerah agar bisa Riau masuk dalam mengelola Blok Rokan. "Yang mengelolanya bukan LAM, tapi badan usaha milik daerah dan juga badan usaha milik LAM itu sendiri, kita mempersiapkan itu," cakapnya lagi. Sementara itu wakil ketua Komisi VII DPR RI, M Nasir yang dalam pertemuan itu didampingi anggota DPR RI Moreno Suprapto mengatakan, akan mencari solusi agar Riau juga bisa ikut mengelola Blok Rokan tersebut. "Ini Riau harus dapat bagian dan dibagi rata, sebagaimana yang telah dilakukan freeport, saat itu mengikutsertakan Inalum. Jadi wajar Riau juga bisa mendapatkan hal yang sama. Kami di komisi VII terus mensupport ini," kata Nasir. Ia menambahkan, Komisi VII akan mengatur jadwal untuk memanggil Wamen ESDM, Pertamina, LAM, BUMD Riau dan gubernur untuk mendudukkan hal ini. "Kita atur jadwal, agar bisa baik negara maupun daerah mendapatkan keuntungan yang sama," cakapnya.     Sumber: Cakaplah