Karhutla Riau semakin memburuk hingga menyebabkan dampak luas kepada masyarakat. Peninjauan dilakukan Kepala BNPB dan Panglima TNI setelah bertolak menuju Riau dari Lapagan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur pada pukul 13.00 WIB dengan pesawat Indonesia Air Force TNI B737. Setelah mendarat, rombongan Kepala BNPB dan Panglima TNI beserta rombongan langsung menuju Kantor Gubernur Riau untuk melakukan Rapat Koordinasi (rakor) Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) bersama Gubernur Riau Syamsuar, Kapolda Riau, Kepala BPBD, hingga walikota dan bupati se-Provinsi Riau. Dalam analisis dan evaluasi yang disampaikan melalui rakor tersebut, Gubernur Riau sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau memaparkan bahwa jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik. Dalam mengatasi karhutla tersebut, pihaknya telah mengerahkan 5.499 pasukan dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD hingga relawan dari masyarakat. Selain itu, pihaknya telah mengerahkan 1 pesawat jenis Cassa 212 untuk hujan buatan, 1 helikopter pantau, 6 helikopter bantuan BNPB dan TNI serta 2 bantuan helikopter dari korporasi sebagai upaya pemadaman karhutla melalui udara. Upaya mengatasi dampak buruk, Pemerintah Provinsi Riau juga menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengurangi dampak negatif akibat asap, pembagian masker penutup mulut dan hidung juga dilakukan. Selain itu, pos-pos darurat kesehatan telah didirikan, baik mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga pos kesehatan masyarakat lain di wilayah tertentu. Gubernur Syamsuar juga meminta agar korporasi juga turut membantu dengan menyediakan lebih banyak pos kesehatan dan memberi pelayanan yang terbaik Di hadapan Panglima TNI dan Kepala BNPB, Gubernur mengharap agar bantuan personel darat dapat ditambah mengingat cakupan karhutla di Riau meluas. Selain itu beliau juga mengajak agar kekuatan tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari korporasi juga masyarakat. Syamsuar dengan tegas menyatakan akan mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar hutan untuk kepentingan korporasi dengan mencabut izin perusahaannya. Seluruh bupati dan walikota yang hadir diminta untuk mendukung keputusan itu dan dapat dilaksanakan dengan baik. "Kepada bupati dan walikota, saya mengharap bahwa semua perusahaan harus ada izin dari bupati, dan apabila ada yang melanggar saya minta agar dibekukan," tegas Syamsuar. Sementara itu, Kepala BNPB menegaskan bahwa asap adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung. Membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, Doni menekankan agar seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah daerah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga mengingatkan bahwa jika tidak bisa menyepelekan hal itu maka manusia itu menjadi pembunuh potensial. "Boleh jadi nanti kalau anda sekalian bisa, (menanggulangi karhutla) maka semuanya bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Jika tidak bisa, kita adalah pembunuh potensial," tegas Doni dalam rilis Humas BNPB. Doni juga kembali menegaskan bahwa 99 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Dari beberapa kali kunjungan di Riau, Doni mendapatkan laporan bahwa 80 persen karhutla itu berubah menjadi perkebunan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. "Kita ketahui bahwa 80 persen karhutla di Pelalawan berubah menjadi kebun. Saya catat, saya ingat itu, ungkapan Pak Bupati Pelalawan," ungkap Doni. Dalam hal itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya bermain kata-kata saja namun juga harus ada tindakan yang nyata. Hal itu dikatakan mengingat sebelumnya Doni mendengar slogan "Riau Tanpa Asap," akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya. "Saya tidak ingin hanya slogan-slogan. Dulu saya senang dengan pernyataan 'Riau Tanpa Asap'. Tapi apa, hari ini Riau penuh asap," ujar Doni. Mendukung upaya dan pernyataan Kepala BNPB yang sebelumnya disampaikan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali bahwa permasalahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Adapun unsur TNI dalam hal ini berfungsi untuk membantu kementerian/lembaga mengatasi karhutla dengan personel dan peralatan tempur yang disesuaikan. Oleh karena itu, Panglima TNI mengajak seluruh unsur masyarakat, korporasi dan pemerintah daerah serta media agar bersama-sama memecahkan masalah yang sudah menjadi langganan setiap tahun. Sejauh ini TNI sudah membantu upaya pemadaman karhutla yang melanda di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan dengan menerjunkan pasukan langsung ke titik api. Selain itu, TNI juga telah berupaya menyemaikan natrium klorida (NaCl) untuk hujan buatan dan melakukan pemadaman melalui udara dengan water-bombing. Panglima juga mendukung upaya pencegahan sebagai langkah mitigasi terbaik seperti melakukan penanaman pohon produktif dan mengubah pemahaman serta perilaku manusia agar lebih mementingkan kelestarian lingkungan demi generasi penerus bangsa. Tentunya hal itu dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

"TNI tugasnya membantu. Jangan sampai nanti TNI yang justru seakan memiliki permasalahan ini. Ini permasalahan kita semua. Kita yang harus menyelesaikan masalah," tutup Panglima TNI. Usai melakukan analisis dan evaluasi serta rakor karhutla tersebut, Minggu (15/9), Panglima TNI dan Kepala BNPB akan melanjutkan kunjungan kerja di Riau dengan melakukan pantauan udara langsung menggunakan helikopter.