PILIHAN
Pencairan DAK Fisik Perlu Digesa

BUALBUAL.com - Dipenghujung bukan November, Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa realisasi anggaran dan kegiatan fisik. Begitu juga untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2019 yang perlu untuk digesa sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi Riau mengimbau Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat menjadi perhatian serius. Sehingga tidak menjadi kendala dikemudian hari.
Asisten II Sekdaprov Riau, Indra SE mengatakan pihaknya terus memantau progres administrasi DAK fisik tersebut. Diharapkan prosesnya dapat berjalan lancar sesuai dengan time schedule yang telah dirancang sebelumnya.
“Prosesnya terus berjalan. Untuk tahapannya, DAK fisik saat ini sedang tahap pencairan tahap III. Kita harap OPD segera mengajukan proses administrasinya,” paparnya.
Poin ini menjadi perhatian, karena tambah Plt Asisten II Setdaprov Riau itu proses pencairan paling lambat itu dilakukan 16 Desember. Untuk itu pihaknya juga sudah menggkoordinasikan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2019.
Tidak hanya untuk 2019, OPD terkait juga diimbau untuk mempersiapkan administrasi untuk realisasi DAK tahun 2020. Seperti menyiapkan dokumen lelang agar dapat berjalan sesuai target waktu dan tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku. (MCR)
Berita Lainnya
Ustaz Abdul Somad Penuhi Undangan MUI 'Polemik soal Salib'
Tak Terima Diejek ' Saya Pancasila, Saya 100 Juta' Ini Kata Mahfud MD
Resmikan 2 Puskesmas, HM Wardan: Layani Masyarakat dengan Hati
Hj Zulaikhah Wardan Ikuti Pelatihan MKNU dan Training of Trainers di Surabaya
Ada 28 ASN di Riau Berstatus Tersangka Korupsi
Gubernur Riau Pimpin Upacara Jelang Cuti
Meriahkan Kemerdekaan RI 74, Pemdes Bakau Aceh Gelar Perlombaan Lagu Dangdut
Wakapolresta Pekanbaru Hadiri FGD UIN Suska dengan Forum PTKIN se Indonesia
Harga Sawit di Riau Sepekan ke Depan Turun jadi Rp2.229,41 Perkilogram
Pemimpin Mahasiswa dan Budaya Elitis
Mu'amar Komit Tuntaskan Masalah Konflik PT SHM dengan Masyarakat Kemuning
LGBT Tidak Dibolehkan Jadi Pelamar CPNS "Kejaksaan akan jadi Polemik"