BUALBUAL.com - Rencana berakhirnya PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) mengelola Blok Rokan di Riau banyak menimbulkan pertanyaan. Diantaranya soal pemulihan lingkungan akibat dari tumpahan minyak yang mencemari tanah di area tambang. Anggota Komisi VII Abdul Wahid saat ditemui awak media dalam kegiatannya di daerah pemilihan (kundapil), Sabtu (18/1/2020) menjelaskan soal pemulihan lingkungan pasca tambang sudah dipertanyakan kepada SKK Migas saat rapat dengar pendapat (RDP) Kamis lalu. "Soal itu sudah saya pertanyakan kepada pihak SKK Migas kemarin, alih kelola Blok Rokan dari Chevron kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR) tidak lama lagi, jadi saya minta SKK Migas menjelaskan bagaimana strategi dalam peralihan itu berjalan dengan baik tidak menimbulkan masalah," jelas anggota FPKB ini "Dalam proses alih kelola Blok Rokan ini banyak persoalan yang harus diselesaikan, masalah peralihan teknologinya, karyawan yang harus dijamin soal keberadaan mereka agar tetap dapat menjaga stabilitas produksi lifting dan termasuk soal pemulihan lingkungan pasca tambang yang banyak tanah terkontaminasi oleh tumpahan minyak," lanjut Anggota DPR RI asal Riau ini. Lebih lanjut Abdul Wahid menyampaikan bahwa pihak SKK Migas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII meminta waktu untuk menjelaskan secara tertulis pada tanggal 22 Januari mendatang.     Sumber: cakalah