Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
Prioritaskan Jalan, Musrenbang Selayar 2027 Digelar Efisien
Mahalnya Elpiji 3 Kg, Anggota DPRD Inhil Samino Minta Disdagtrin Lakukan Sidak
BUALBUAL.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Samino, menanggapi tentang mahalnya harga penjualan gas elpiji 3 Kg di pengecer (warung) di Kota Tembilahan.
Samino menegaskan, gas elpiji 3 Kg ini adalah subsidi dan ini di berlakukan untuk masyarakat yang tidak mampu.
“Jikapun barang tersedia, harganya mahal, bisa menyentuh Rp 30 ribu per tabung, inikan sangat liar. Ada apa dengan distributor, ada apa dengan agen? Kenapa pengecer bisa menjual elpiji ini dengan harga yang mencekik leher rakyat kecil,” tegasnya, Minggu (26/07/2020).
Ketua Fraksi PDI perjuangan meminta agar Dinas Perdagangan dan Perdagangan (Disdagtrin) Kabupaten Inhil lebih jeli dan tegas dalam melakukan Sidak.
"Saya meminta kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtrin) Inhil untuk melakukan sidak yang jeli dan tegas untuk mengatur harga penjualan elpiji 3 Kg ini," pinta Ketua Komis IV ini.
Dan masalah lonjakan Elpiji 3 Kg ini, menurut Samino sudah berlaku bertahun tahun lamanya. Jika untuk penjual di daerah mungkin ada alasan- alasan tertentu mengapa mereka menjual mahal jauh di atas HET, mungkin karena transportasi yang cukup sulit. Tapi yang kita sayangkan di Kota Tembilahan sendiri harga elpiji 3 Kg juga melonjak sangat jauh dari Harag Enceran Tertinggi (HET).
"Karena ini sudah meresahkan masyarakat dan juga sudah mendekati momen Hari Raya Idul Adha, ditambah kita sedang dalam keprihatinan wabah corona. Kok ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi dari peristiwa ini. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rakyat tidak boleh dibuat sengsara karena hal itu,” ucapnya.
"Yang menggunakan elpiji ini kan masyarakat bawah, karena memang disubsidi oleh pemerintah. Oleh karenanya, baik stok dan harganya tidak boleh dimainkan oleh kartel. Sebab, gas 3 kilogram ini sangat mempengaruhi aktifitas masyarakat kecil, dimana bahan bakar tersebut menjadi konversi penggunaan minyak tanah," ungkap dewan yang selalu tampil sederhana ini.

Berita Lainnya
Sudah Dianggarkan Rp 8,5 Miliar, Gedung DPRD Riau akan Dipasang Eskalator
Akhirnya, Lewat Paripurna Diumumkan Septina Primawati Ketua DPRD Riau
Ketua DPRD H. Khairul Umam Apresiasi Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2020
DPRD Riau Pastikan Rencana Utang Rp 4,4 Triliun Tak Masuk APBD 2020 "Lusa Disahkan"
Polemik Program Gubri Terpilih tak Masuk APBD 2019, Ini Komentar DPRD Riau
Aseng Kembali Aktif Jadi Anggota DPRD Dan Siap Membina Kipas kembali
Komisi IV DPRD Bengkalis Minta Kejelasan Status Guru Kontrak dari Dana BOS
Komisi II Monitoring UPT Pembibitan dan Perkebunan Kec. Pinggir
Ketua DEPIPUS Baladika Pusat Hendrik L Karo Sekali, Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Septina Primawati MM Sebagai Ketua DPRD Riau
Tak Dilibatkan, Komisi III DPRD Riau Pertanyakan Progres Konversi BRK Syariah
Pansus P2A Tuai Pujian dan Apresiasi dari Pemerintah Provinsi Riau
DPRD Riau Akhirnya Sahkan Pajak Pertalite 5 Persen