BUALBUAL.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu (Inhu) tuntut 54 bulan kurungan penjara terhadap terdakwa politik uang. Selain itu, terdakwa Supriyanto juga didenda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara. 

Tuntutan itu dibacakan JPU Febri Erdin Simamora SH dihadapan majelis hakim dan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Rengat pada Senin (19/1/2021) malam.

Di mana majelis hakim pada perkara politik uang itu diantaranya Omori Rotama Sitorus SH MH selaku hakim ketua majelis, dibantu dua hakim anggota, masing-masing Maharani Debora Manullang SH MH dan Immanuel Marganda Putra Sirait SH MH. 

Kepala Seksi (Kasi) pada Kejari Inhu Yulianto Aribowo SH MH mengatakan bahwa, terdakwa Supriyanto melanggar Pasal 187A jo pasal 73 ayat 4 UU nomor 10 tahun 2016 tentang politik uang.

"Tuntutan tersebut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa tentang politik uang," ujar Yulianto Aribowo SH, MH, Selasa (19/1/2021). 

Supriyanto warga Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat menjabat sebagai koordinator desa (Kordes) untuk Paslon bupati dan wakil bupati nomor urut tiga yakni Siti Aisyah-Agus Rianto, tertangkap tangan mambawa uang untuk mempengaruhi pemilih. Sehingga perbuatannya itu melanggar Pasal 187A jo pasal 73 ayat 4 UU nomor 10 tahun 2016.

Selain itu juga, dalam persidangan sebanyak 146 amplop yang berisi uang pecahan Rp50 ribu, diakui terdakwa diterima dari koordinator kecamatan (Korcam) Rengat Barat. Ketika amplop yang ada dicocokkan dengan surat keputusan (SK) tentang tim sukses di daerah itu juga tidak sesuai. 

Dimana nama yang ada di dalam SK hanya ada 110 orang. "Ini yang menguatkan JPU untuk menuntut terdakwa atas tindak pidana politik uang yang dilakukannya" ucapnya. Untuk itu harapannya, majelis hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dakwaan JPU. 

"Sebelumnya terdakwa juga dinilai tidak taat hukum dan sempat berupaya melarikan diri hingga akhirnya dapat diamankan di Dumai," terangnya.