Pengelolaan Air Bersih di Batam Sebaiknya Dikelola Langsung BP dan Tidak Dilelang
BUALBUAL.com - BP Batam diminta tidak melelang pengelolaan air bersih ke pihak ketiga, idealnya pengelolaan air bersih bisa dilakukan langsung oleh BP Batam sehingga air baku atau bersih di Batam bisa lebih murah karena semua aset penunjang tata kelola air milik BP Batam apalagi dengan dikeluarkannya PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan dan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun BP Batam memiliki kewenangan besar untuk pengelolaan air dibawah BLU.
"Rencana BP Batam melelang pengelolaan air bersih sebaiknya diurungkan, kerjasama bisa dilakukan apabila pemerintah tidak punya modal atau ingin menguntungkan lebih besar, atau pengalaman tidak ada, saya yakin BP Batam bisa mengelola sendiri tidak perlu dilelang," kata Raden Hari Tjahyono.
Ditambahkannya seluruh hal yang bertalian dengan air di Batam itu milik hampir semua asetnya milik BP Batam.
"Sementara waduk punya BP, air baku dikuasai BP, daerah tangkapan air milik BP, instlasi pengolahan air milik BP, pipa dan jaringan milik BP, dan seterusnya. Kekurangan SDM, tinggal rekrut SDM Profesional ex ATB maupun dari lainnya,
Apalagi BP sudah Badan Layanan Umum, punya fleksibilitas Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan SDM," jelas Raden Hari Tjahyono Wakil Ketua II DPRD Kepulauaan Riau yang juga merupakan anggota DPRD dari Dapil Batam ini, Rabu (03/03/2021).
Dengan segenap potensi yang dimiliki BP Batam, sebaiknya air dikelola BP jangan diserahkan ke swasta karena tentu akan berefek mahalnya harga air.
"Dengan PP 41 saya pikir peran BP Batam semakin kuat, jadi saya menentang keras jika pengelolaan air dikelola swasta," tutup Raden Hari Tjahyono.
Berita Lainnya
DPRD Tidak Tahu Pemprov Sudah Membayar Setengah Sisa Hutang Stadiun Utama Riau
Pembangunan Terwujud, Masyarakat Desa Belaras Barat Ucapkan Terima Kasih Kepada Dewan Asmadi
H Abdul Wahid Sebut Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI Sepakat Kluster Pendidikan Tidak Masuk RUU Omnibus Law
Pembentukan AKD DPRD Riau Dinilai Kangkangi Tatib, Tiga Fraksi Mau Gelar Paripurna Tandingan
Dani M Nusalam Pastikan Beberapa Ruas Jalan Provinsi di Inhil Tahun 2021 Dikerjakan
Asri Auzar Dilantik Jadi Waka DPRD Riau
Komisi B DPRD Riau: Desak Disprindag Seluruh Kab Lakukan Oprasi Pasar Sebelum Ramadhan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Tolak Kebijakan Relaksasi PSBB
Polemik Pembentukan AKD Berakhir, 3 Fraksi di DPRD Riau Ikhlas tak Dapat Jabatan
DPRD Natuna Membuka Kemudahan Sampaikan Aspirasi Lewat SMS Center
Inisiasi Perda Bantuan Hukum, ILC Hearing Bersama Komisi 1 DPRD Inhil dan Stake Holder Terkait
Komisi II DPRD Bengkalis Tinjau Percepatan Pembangunan Jalan di Bathin Sobanga