Harga Sawit Anjlok, Petani Menjerit Anggota DPR RI Abdul Wahid Mendesak Pemerintah Koreksi Kebijakan Larangan Export CPO
BUALBUAL.com - Buntut dari larangan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) 28 April 2022 yang lalu, harga TBS kelapa sawit turun drastis. parahnya lagi ada beberapa perusahaan yang tidak menerima TBS dari kebun masyarakat, mereka hanyak mengelola dari hasil kebun sendiri.
Anggota DPR RI H. Abdul Wahid saat diminta tanggapan melalui pesan wathsapp, sabtu (14/5/22) juga membenarkan, ia mengaku juga banyak mendapat keluhan dari para petani dan pengurus KUD
"Benar, kondisinya semakin mengkhawatirkan, di riau saya mendapat pengaduan, banyak koprasi dan pengepol berhenti mengambil TBS petani, dikarenakan pabrik tidak membeli" ungkap Wahid
Anggota DPR RI Asal Riau ini menduga ini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang enspor Crude Palm Oil (CPO)..
"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi, bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli TBS masyarakat" lanjut wahid
dikatakan wahid lagi "ini seperti anomali, disatu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng, disisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi" tegas politis PKB ini
Anggota DPR RI asal riau ini meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yg berdampat terhadap nasib jutaan petani sawit, maksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domistik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO),
" Harus cabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DM atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus" pinta wakil ketua baleg DPR RI ini
Abdul Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.
"harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas, jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani" tutup wahid
Berita Lainnya
Ketua DPRD Riau dan Wakilnya di Demo Dengan Dugaan Memonopoli Poroyek
Bawaslu Inhil Komitmen Kawal Proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
Reses Septian, Warga Akui Banyak Usulan Jalan Telah Terealisasi
Melihat Secara Langsung, Komisi III DPRD Bengkalis Prihatin dengan Kondisi Asrama Mahasiswa di Bogor
Anggota DPRD Sebut Kasus Covid-19 Bertambah, Pintu Masuk Pekanbaru Harus Diperketat
DPRD Riau Katakan Ada Empat Kabupaten/Kota Tidak Dapat Bankeu Khusus
Anggota DPRD Muamar : Pinta Bupati Inhil Jangan Ragu Ganti Kepala OPD yang Kinerja Buruk
Gubri Andi Rahman Kurang Bergairah Menanggapi Septina Sebagai Ketua DPRD Riau
Muamar Armain Pinta Panita Pilkades Inhil Umumkan Hasil Tes Cakades Secara Terbuka
DPRD Minta Pemprov Bangun Pelabuhan Ekspor
Hadiri Acara Pisah Sambut SDN 23 Bantan, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Sofyan Apresiasi Pengabdian Kepala Sekolah
DPRD Gelar Rapat Paripurna HUT Otonom ke-19 Kota Tanjungpinang