Bersinergi Dengan BKKBN Riau, DP2KBP3A Inhil Gelar Rapat TPPS
BUALBUAL.com - Bersinergi dengan BKKBN Riau, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meggelar rapat tim pendampingan penyusunan rencana kerja (TPPS) di Aula Bappeda Inhil, Rabu (10/05/2023).
Rapat dibuka langsung oleh Wakil Bupati Inhil, H. Syamsudin Uti selaku Ketua pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Inhil.
Dalam laporan panitia, Drs. H Asril menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan pendampingan khusus rencana kerja ini adalah sebagai upaya untuk memastikan tersusunnya rencana kerja tahun 2023.
“Dengan peserta 30 orang yang terdiri dari anggota bidang pelayanan intervensi sensitif dan spesifik, anggota bidang perubahan perilaku dan pendamping keluarga, anggota bidang koordinasi, konfergensi dan perencanaan, anggota bidang data, monitoring, evaluasi dan knowledge management serta anggota seketaris TPPS Inhil,” kata Asril.
Koordinator Program Manager Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Fachrurozin menyebutkan hingga saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk bisa menekan angka kekerdilan pada anak, satu diantaranya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terkhusus di Inhil.
"Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Jadi untuk kita sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting khususnya di Inhil," ujarnya.
Dijelaskan, Stunting disebabkan oleh banyak faktor, seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yang berkali-kali. Lalu, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan masalah non kesehatan. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi yang balita.
Sementara itu, ketua TPPS Inhil H. Syamsuddin Uti dalam arahannya mengatakan, Sesuai dengan instruksi presiden bahwa kita masih memiliki resiko stunting yang tinggi dan masih perlu perhatian kita semua.
"Karena itu, penanganan stunting jangan hanya di desa-desa saja RT/RW dan kelurahan juga perlu Untuk itu, sebagai ketua stunting diharapkan koordinasi dan kerja sama semua pihak dengan membuat perencanaan yang terukur untuk penanganan stunting di Kabupaten Indragiri Hilir," ucapnya
Lanjutnya, maka dilaksanakannya kegiatan ini agar memberikan penguatan, pembinaan dan pendampingan terkait berbagai hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di lapangan, mengidentifikasi permasalahan, mencari solusi serta memberikan rekomendasi dan pendampingan berkelanjutan.
"Hal yang ingin dicapai yakni menurunkan pravelensi stunting meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, dan memperbaiki pola asuh. Termasuk juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan meningkatkan kualitas akses air bersih, serta juga Rencana Kerja Daerah dalam percepatan penurunan stunting dikabupaten Inhil," pungkasnya.(Adv)
Berita Lainnya
Presiden Harus Mencabut Izin Korporasi Untuk Keselamatan Warga dan Kelestarian Habitat Harimau Sumatera!
45 Jerat dan Satu Perangkap Landak Berhasil Ditemukan Tim Gabungan BKSDA Riau
LSP Pers Indonesia Jalani Proses Asesmen Penuh oleh BNSP
Lestarikan Mangrove, PNM, BDPN dan Unisi Tanam 4.000 Pohon
34 Pelajar Ditertibkan Satpol PP Inhil, Martha Haryadi: Seharusnya Belajar Dirumah Bukan Main Game Online
Junaidy Ismail: 55 Tahun Indragiri Hilir 'New Normal Bersama Kelapa'
Pengurus DPD FW Pro-l Kabupaten Kampar Resmi Terbentuk, Canggi TH Terpilih Sebagai Ketua
Salurkan CSR, PT THIP Berikan Bantuan Perlengkapan Karhutla ke BPBD Inhil
DPW LPLHI-KLHI Prov.Riau Pantau Dampak Kerusakan Lingkungan di Pusat Semburan Lumpur & Gas Tekanan Tinggi Tenayan Raya
Danrem 031/WB Lepas 1.291 Personil TNI Penegak Disiplin Protokol Kesehatan
Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan Riau Minta Gubri Syamsuar Tidak Memilih Pejabat yang Bermasalah Hukum
Toko Masyarakat Desa Kotabaru Seberida Berharap Uji Kompetensi Pilkades Bukan Hanya Formalitas Persyaratan Saja