BUALBUAL.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan praktik jual beli jabatan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Menurut SF Hariyanto, praktik semacam itu sangat memprihatinkan dan mencoreng dunia birokrasi.

"Miris, jadinya malu dan sedih kita. Ada yang harus berutang karena harus membayar jabatan. Sampai kapan seperti ini," ujar SF Hariyanto.

Ia menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi ruang bagi praktik memperoleh jabatan dengan menggunakan uang. Baik pemberi maupun penerima suap akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau ada yang melakukan, menerima maupun memberi, saya beri sanksi. Percayalah, sudah tidak zamannya bekerja pakai duit, naik jabatan pakai duit," tegasnya.

SF Hariyanto menilai praktik jual beli jabatan hanya akan merusak sistem birokrasi dan menghambat pembangunan daerah. Karena itu, ia mengajak seluruh ASN bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta mengedepankan loyalitas kepada institusi.

"Kepada adik-adik ASN, bekerjalah dengan baik, dengan ikhlas, jaga loyalitas, jaga kerahasiaan. Kalianlah penerus, karena kami sebentar lagi akan pensiun semua," katanya.

Ia berharap generasi penerus birokrasi di Riau dapat melanjutkan pemerintahan dengan budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Menurutnya, seluruh ASN harus bersatu membangun Riau menjadi lebih baik.

Selain itu, SF Hariyanto juga membuka ruang bagi ASN yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran atau praktik penyimpangan yang dilakukan oleh pimpinan. Ia memastikan identitas pelapor akan dirahasiakan.

"Kalau ada pimpinan yang mengarahkan seperti ini atau seperti itu, silakan laporkan ke saya. SMS saya, tuliskan nama jelas, alamat jelas, nomor telepon. Saya jaga kerahasiaannya," pungkasnya.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berharap dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi dan jual beli jabatan.