PILIHAN
Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
01 Maret 2026
Prioritaskan Jalan, Musrenbang Selayar 2027 Digelar Efisien
27 Januari 2026
Mahasiswa Demo di DPRD Pelalawan, Sorot Kontribusi PT MGI
BUALBUAL.com -Sejumlah massa yang tergabung kepada Aliansi Masyarakat Adat dan Mahasiswa Peduli Desa Segamai (AM-MPDS) menggelar unjukrasa di halaman kantor DPRD Pelalawan, Selasa (29/7/2019).
Meskipun jumlah massa kalah dengan jumlah petugas keamanan akan tetapi massa tampak bersemangat menyuarakan aspirasinya.
Massa meminta perusahaan yang bergerak di bidang Hak Guna Usaha (HGU) wajib mensejahterakan masyarakat yang berada di lingkungan HGUnya.
Menurut massa, PT Multi Gambut Industri (MGI) atau sekarang disebut dengan PT Tabung Haji Indonesia Plantation berada di kawasan Kabupaten Pelalawan dengan luasan 5.180 hektar.
Akan tetapi, menurut pengunjukrasa, pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti aturan undang-undang yang berlaku, seperti memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat 20 persen dari total luas HGU perusahaan tersebut.
Dalam hal ini, massa mendesak DPRD Pelalawan untuk menegaskan kepada perusahaan yang melanggar UU nomor 39 tahun 2014 terkait PT THIP yang bergerak di bidang HGU.
Massa meminta kepada DPRD Pelalawan mendesak PT THIP untuk memfasilitasi pembangunan perkebunan pedesaan masyarakat 20 persen dari total luas HGU perusahaan tersebut.
Terakhir massa, meminta ukur ulang izin HGU PT THIP di kawasan Kabupaten Pelalawan. Setelah menyampaikan pernyataan sikap massa mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Pelalawan.***
Sumber: Cakaplah

Berita Lainnya
Reses Septian Nugraha Di Jalan Meranti, Warga Perkuat Usulan Kelanjutan Pembangunan Jalan Meranti
Komisi E DPRD Riau Sebut: Kurangnya Perhatian Pemerintah, Maka Timbul Pungli di Sekolah-Sekolah
Kartu Prakerja Hanya Ego Pemerintah Pusat Karena Jadi Janji Kampanye
Semarakkan Hari Jadi ke-513 dengan Nuansa Sakral dan Semangat Pembangunan
Reses Terakhir di Dusun Blading, Bung Arsya Fadillah :Mari Hitamkan Jalan Tanah Yang Masih Menguning
Muamar Armain Minta Disdik Inhil Bekerja dan Mencarikan Solusi Terkait Guru Honorer yang tidak Masuk Dalam Dapodik
Ada Apa Tiga Orang Staf KPK Datangi Kantor DPRD Pelalawan
Sekda Inhu Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
Abdul Wahid Sebut UU Omnibus Law Berikan Kepastian Hukum dan Efisiensi Birokrasi
Sudah Dua Tahun Dana Masjid Tidak Pernah Dianggarkan, DPRD Sebut Pemrov Riau Kacau
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto Usulkan BUMD Tak Sehat Ditutup atau Dimerger
Abdul Wahid : Pembentukan Daerah Otonomi Baru Hanya Provinsi Papua dan Flores yang diusulkan ke Pemerintah