DPRD Riau Minta UKM Laporkan Jika 'Dikejar' Leasing
BUALBUAL.com - Adanya kebijakan dari pemerintah secara nasional memberikan keringanan, penangguhan pembayaran kredit selama satu tahun bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) disambut baik oleh pihak Komisi III DPRD Riau. Komisi III siap menerima laporan masyarakat jika ada UKM yang 'dikejar' leasing. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi saat dikonfirmasi.
"Inikan sudah ada kebijakan dari pemerintah. Jadi kita minta pada pihak perbankan atau yang beri kredit mematuhilah. Ini upaya membantu UKM yang terkena dampak penyebaran virus corona. Kita siap terima laporan dari masyarakat terkait masalah ini," jelasnya, Selasa (31/02/2020).
Diakui oleh politisi PPP ini, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait seputar kebijakan ini. Dari penjelasan OJK, keringanan ini hanya diperuntukkan bagi debitur yang usahanya terganggu akibat wabah virus Corona terutama yang UKM, bisnis pariwisata, perhotelan, pedagang kecil, tempat makan hingga tukang ojek dan usaha lainnya.
Adapun tata cara mendapatkan keringanan angsuran kredit atau pinjaman berdasarkan keterangan OJK adalah pemilik UKM harus mengajukan surat ke leasing atau perbankan tempat dirinya melakukan pinjaman. Setelah itu, dilakukan assesment apakah dia bisa mendapatkan keringanan atau tidak.
"Kita siap memfasilitasi persoalan ini jika ada UKM yang mengadu ke kita," kata Dapil Rokan Hilir ini lagi.(MCR)**
Berita Lainnya
DPRD Riau Minta Awasi Pelabuhan 'Tikus' Antisipasi Pendatang dari Luar Negeri Secara Sembunyi
Abdul Wahid : Pembentukan Daerah Otonomi Baru Hanya Provinsi Papua dan Flores yang diusulkan ke Pemerintah
Pimpinan dan Anggota DPRD Diharapkan Mampu Perjuangkan Hak Masyarakat
Abdul Wahid: GNM Gelar MTQ Secara Virtual, Begini Cara Jadi Pesertanya
Mulai Ramai Dibicarakan, Ada Apa Dengan DPRD Purwakarta?
Pemeliharaan Jalan Sungai Beringin Hampir Rampung, Lanjut ke Arah Sungai Piring?
Hardianto: Ketua Komisi D DPRD Riau, Terkait 28 Pejabat Dinas PUPR Riau ingin mundur Pasca Kasus RTH, Gubri Harus Turun Tangan
PT Datama: Bukan Tanggung Jawab Kami Soal 11 Security DPRD Riau Belum Gajian
Ketua DPRD Lampura Fokus Pada Permasalahan HGU
Ternyata Sudah 10 Hari Disembunyikan, Akhirnya SK Penetapan Septina Primawati Rusli Sebagai Ketua DPRD 'Meletus', Diduga Ada Oknum yang tak Rela
Nasib Tenaga Honorer dan THL-TBP Statusnya Belum Jelas, Syamsurizal Minta MenpanRB Berikan Solusinya
Ketua DPRD H. Khairul Umam Apresiasi Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2020