Lantik PNS dan CPNS serta PPPK, Gubernur Kepri Gaungkan ASN 'Berakhlak'
BUALBUAL.com - Sebanyak 109 orang CPNS formasi tahun 2020 mengambil sumpah dan dilantik Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menjadi PNS di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (26/4).
Selain itu diserahkan pula SK Pengangkatan 30 orang CPNS formasi tahun 2022 dan 381 orang PPPK Guru Tahap I disertai penandatangan perjanjian kerja PPPK dihari yang sama.
Pada kesempatan itu Gubernur Ansar menekankan, sebagai ASN, para PNS, CPNS dan PPPK yang baru dilantik terikat oleh aturan-aturan kepegawaian dan kode etik yang jelas, juga pedoman berperilaku “BERAKHLAK” yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
"Oleh karena itu, Saudara perlu berpikir ke depan mengenai konsekuensi sebagai ASN. Sehingga nantinya Saudara mampu menjadi CPNS, PNS, dan PPPK yang benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat" pesan Gubernur Ansar.
Menurut Gubernur, menjadi Aparatur Sipil Negara di masa sekarang ini haruslah memiliki kemampuan belajar dan senantiasa mengembangkan diri, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.
"Maka tanamkanlah kesadaran dalam diri Saudara, bahwa Saudara adalah bagian penting dari motor penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai Saudara mencontoh atau malah ikut-ikutan dengan budaya kerja yang tidak profesional.
Ingatlah bahwa setiap sikap dan kinerja masing-masing akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri baik secara pribadi maupun organisasi," ungkap Gubernur Ansar.
Khusus kepada PPPK Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Ansar menyatakan PPPK Guru berhak dan berkewajiban sama halnya dengan Guru PNS. Namun, ada yang perlu ditekankan, bahwa PPPK Guru tidak diperkenankan untuk pindah atau mutasi dari sekolah dimana ditempatkan.
"Jika memang melakukan mutasi, ada konsekuensi berat yang harus Saudara emban, yakni tidak lagi berstatus sebagai PPPK. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada," imbuh Gubernur.
Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Imas Sukmariah, Ketua TP PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Para Staf Khusus Gubernur, dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kepri.
Berita Lainnya
DPD KNPI Kabupaten Bengkalis Afresiasi Pembentukan UPTD BLK
Peringati HSN, Ribuan Santri Banjiri Lapangan Limuno, Bupati Kuansing: Saatnya Santri 'Melek' Teknologi
Jelang Ramadhan, TPID Bintan Gelar Rakor Pastikan Harga Sembako Terkendali
Wagubri Edy Natar Ikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 Secara Virtual
H Bustami HY, “Semoga Hubungan Kemitraan Selama Ini Bisa Terus Terjalin dengan Baik”
DPC GAMKI Inhu Minta Disperindag Inhu Awasi Ketersediaan Bahan Pokok Selama Bulan Suci Ramadhan
KPU dan Pemkab Kuansing Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
Alhamdulillah, PDP Positif Covid-19 Asal Kecamatan Mandau Dinyatakan Sembuh
Bupati Bengkalis Prioritas Peningkatan Jalan Gajah Mada, Masuk RPMJ 2021 -2026
Bupati Budi Ajak Aspeknas Lampura Dukung Visi dan Misi Pemkab
Dishub: Hari Ini 23 Orang Penumpang dari Malaysia, Kembali Tiba Melalui BSL Bengkalis
Dihadiri Wapres, Ini yang Disampaikan Gubri pada Rapat KNEKS