BUALBUAL.com - Ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru.

Dalam aksi demontrasi itu, mahasiswa mendesak agar segera dilakukan reformasi TNI-Polri hingga audit total program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi, yang menyambut massa berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI. Pihaknya akan meneruskan aspirasi ini sesuai kewenangannya.

"Karena ini aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat, tentu kita akan suarakan dan kita akan perjuangkan. Mana yang ke pemerintah provinsi dan mana yang ke pemerintah pusat," jelas Tarmizi, usai menerima aspirasi dari mahasiswa Unri.

Dikatakannya, ada beberapa tuntutan yang menjadi desakan dari para mahasiswa. Meski begitu, dirinya tetap menyambut baik apa yang disampaikan mahasiswa.

Tuntutan pertama, kata Tarmizi, berkaitan dengan reformasi TNI-Polri. Mahasiswa meminta agar proses reformasi TNI dan Polri ini bisa berlanjut.

Selain menbawa isu reformasi TNI-Polri, mereka juga menuntut agaragar Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk diperhatikan. 

"Satgas diminta untuk serius mengawasi terkait hutan HTI kita, Satgas juga memerhatikan terkait pemegang KSO yang dapat untuk mengolah lahan tersebut," katanya.

Selanjutnya, para mahasiswa juga menuntut terkait undang-undang revisi undang-undang terkait Dana Bagi Hasil (DBH), terutama untuk daerah penghasil.

"Soal DBH, ini kita ada Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah yang pastinya juga kita suarakan. Tentu kita sampaikan ke pusat melalui jalur yang bisa bagi kita di DPRD Provinsi, apakah itu ke Kemendagri, kita sampaikan juga ke DPR RI. Kita suarakan terkait keinginan atau masukan kita ini," sebutnya.

Terkait pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, dirinya sebagai wakil rakyat Riau juga siap untuk melaksanakannya. Karena pengawasan ini adalah bagian dari tugas DPRD.

Sementara terkait evaluasi secara total program MBG dan koperasi merah putih, pihaknya kembali menegaskan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.