LKPK Siap Somasi BKAD Kepri, Ini Sebabnya

BUALBUAL.com - Lewat surat yang bernomor 134/Lembaga KPK/Kepri/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022 melayangkan somasi kepada Badan kepegawaian dan aset daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Somasi tersebut terkait hasil rapat pada tanggal 4 Juli 2022 lalu diruang Asdatun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.
Yang mana dalam kesempatan tersebut disebutkan hasil pemeriksaan atas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari data menyimpulkan terjadi kesalahan administrasi. Dimana pada berkas tersebut pembayaran ganti rugi terlebih dahulu muncul lalu terbit surat hibah. hal ini tidak dibenarkan dan bermasalah.
Selanjutnya pimpinan rapat, kala itu Asdatun Kejati Alex Sumarna SH, MH melihat dan mengamati berkas yang diduga dipalsukan setelah dicocokkan dengan KTP Aspar selaku pemilik lahan ternyata ada kelainan tanda tangan.
Sehingga Alex Sumarna menyarankan kepada Kepal Bidang Aset provinsi Kepri supaya berkas yang diduga palsu itu diuji laboratorium forensik, supaya jelas, karena ini adalah uang negara.
Alek menekankan jika uang negara tidak jelas peruntukannya maka bisa menjadi korupsi.
Untuk itulah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (LKPK) provinsi Kepri melayangkan somasi kepada pihak BKAD Provinsi.
Terlebih saat pertemuan tersebut sangat tegas mempersilahkan pihak bidang aset provinsi Kepri supaya berkas yang diduga palsu tersebut dibawa untuk laboratorium forensik. "Jangan sampai Jaksa nanti turun tangan", kata Alex.
Atas dasar hal ini LKPK meminta pihak BKAD Provinsi melalui bidang aset supaya segera menyurati pihak penyidik Polresta Tanjungpinang sebagai tindak lanjut hasil rapat tersebut.
Kennedy Sihombing didampingi Sekretaris Saut Simangungsong dan stafnya Een Saputro mengungkapkan hal tersebut harus mereka ingatkan kepada pihak aset provinsi agar tidak berdiam diri. "Pertemuan itu sudah cukup lama tetapi sepertinya belum ada sikap atau tindakan dari pihak aset. ini yang harus kita pertanyakan", katanya.
"Semestinya pihak aset menindaklanjuti permintaan dari pengacara negara (asdatun-red) itu", tambahnya.
Sekedar mengingat ulang, lahan Aspar seluas 12.000 M2 yang terletak di Tanjung Duku Rt 04/RW 01 diklaim aset provinsi telah dibebaskan hanya dengan bermodalkan surat kuasa atas nama Syahril Wahab yang diragukan keabsahannya. ketua panitia pembebasan lahan dipimpin oleh Dra. Hj Reni Yusneli, M.TP, sedangkan surat asli lahan tersebut masih berada ditangan yang empunya tanah.
Bahkan saat dikonfrontasi antara Syahril Wahab dan Aspar keduanya tidak saling kenal. lebih menarik lagi lahan seluas 12.000 M2 pun bisa berubah sketnya menjadi 16.000 M2. Menarik bukan!.
Berita Lainnya
Hari Ke-7 ABK yang Hilang di Dermaga Tanjung Buton Belum Diketemukan
Kabar Duka! Wali Kota Tanjungpinang Syahrul Meninggal Dunia
Viral, Santri di Magetan Tenteng Senjata Laras Panjang saat MPLS, Ini Kata Pihak Kepolisian
Tengkorak Manusia Ditemukan Warga, Polisi Usut Peyebab Kematian Korban
Polisi Harus Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan dan Pengrusakan Kantor PWI Riau
Seorang Pria Paruh Baya di Inhil Ditemukan Gantung Diri di Dalam Kamar
Kisruh Sengketa Tanah dan Dugaan Kriminalisi di Inhu, PMII Akan Geruduk Polda Riau dan Kantor Dedi Handoko
Berkas Lengkap, Polri Serahkan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain ke Kejari Nganjuk
Dibalik Peristiwa Karhutla Riau, Selain Jejak Harimau, Ditemukan Pula Bangkai Monyet Hangus di Bekas Lahan Terbakar
Jaksa dan Pemilik Lahan Saling Adu Argumen Terkait Box Culvert Dompak
Peredaran Rokok HD Rugikan Negara, Bea Cukai Diduga Mati Kutu
Puluhan Bener KDI, Dirobek dan Dibuang oleh Orang Tak Dikenal