Dari Pada Tahun Depan Ngutang Lagi, DPRD Inhil Rekomendasikan Resionalisasi APBD 2020 untuk Selesaikan Tunda Bayar
BUALBUAL.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama OPD terkait dan perwakilan asosiasi.
RDPU tersebutmenghasilkan rekomendasi rasionalisasi APBD tahun 2020 kepada Badan Anggaran Daerah (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Keputusan diambil oleh Komisi III DPRD Inhil setelah mendengar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pihak rekanan serta kontraktor.
Komisi III DPRD Inhil meminta para OPD segera mensurati rekanan untuk melengkapi berkas dokumen perusahaan terkait tunda bayar.
"APBD tahun 2020 kita rekomendasikan dilakukan rasionalisasi. Tidak ada kegiatan di tahun 2020, daripada kita tunda bayar lagi dan ngutang di tahun yang akan datang," tegas Edi Sindrang selaku pimpinan rapat.
Edi juga akan merekomendasikan rasionalisasi tersebut ke Banggar dan TAPD.
"Rasionalisasi tersebut kami rekomendasikan ke Banggar dan TAPD terhadap belanja modal, barang dan jasa kepada APBD tahun 2020 sebesar 50 persen," jelasnya.
Selain rekomendasi tersebut, rasionalisasi APBD 2020 diperioritaskan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 dan penyelesaian pembayaran tunda bayar tahun 2019.
Keputusan tersebut disetujui oleh para OPD yang hadir diantaranya, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Bapedda serta asosiasi rekanan serta kontraktor.
"Rekomendasi rasionalisasi tahun 2020 diharapkan dapat menyehatkan APBD tahun 2020 dan 2021," pungkasnya.
Berita Lainnya
Abdul Wahid: GNM Gelar MTQ Secara Virtual, Begini Cara Jadi Pesertanya
Komisi E DPRD Riau Sebut: Kurangnya Perhatian Pemerintah, Maka Timbul Pungli di Sekolah-Sekolah
Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah Minta BUMD Tidak Pikirkan Keuntungan Disaat Merebaknya Covid-19
Fraksi Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD T.A 2022
Anggota Komisi XI Abdul Wahid Kritik Keras Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
SK Pengangkatannya Septina Primawati, Sebagai Ketua DPRD Sudah Ditantangani Mendagri
Ketua DPRD Riau Yulisman Ditemui Demonstrasi, Ini Kesepakatan Terkait Tuntutan UU Ciptaker
Ahmad Muzani: Prabowo Instruksikan Bantu Korban Banjir Kalteng
Terbukti Tidak Transparan, Pemko Tanjungpinang Tidak dapat Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
SK Ketua DPRD Riau Septina Primawati Diperkirakan Terbit Pekan Depan
Ikatan Wartawan Online Inhil Surati DPRD Terkait Permasalahan Ini
Usulan Pergantian Noviwaldy ke Asri Auzar, DPRD Akan Tindaklanjuti