Anggota DPR RI Muhammad Toha Dukung Bulog Jadi Badan Pangan

BUALBUAL.com - Anggota Badan Legislasi DPR RI Mohammad Toha mendukung Perum Bulog menjadi Badan Pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Demikian disampaikan Politisi PKB ini disela Kunjungan Kerja Baleg DPR mengenai implementasi pelaksanaan UU 18/2012 tentang Pangan, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (27/01/2021).
"UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan Pemerintah untuk membentuk Badan Pangan. Saya mendukung, Perum Bulog menjadi Badan Pangan seperti yang dimaksud," kata Toha.
Menurutnya, Bulog berpengalaman mengelola persoalan pangan di sektor hilir dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Karena itu, jika nanti menjadi Badan Pangan, Bulog hanya tinggal menambah para ahli di bidang hulu.
"Misalnya para profesor yang sudah menghasilkan banyak penelitian tentang pangan, pupuk, dan penganekaragaman pangan dilibatkan penuh," papar Toha.
Toha pun menegaskan, saat ini mendesak untuk segera membentuk Badan pangan agar dinas-dinas pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa segera terkonsolidasi
"Di Jawa Tengah misalnya, meskipun Badan Pangan nasional belum dibentuk, Pak Ganjar Pranowo, sebagai gubernur, sudah membentuk Dinas Pangan," ucap Toha.
Anggota Komisi VI DPR ini juga menyampaikan, DPR sangat terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat terkait pembentukan Badan Pangan tersebut.
"Apakah nantinya DPR mengusulkan Bulog sebagai Badan Pangan? Kita terbuka untuk menerima saran dari stakeholder mengenai hal itu," pungkas Politisi PKB itu.***
Berita Lainnya
Anggota DPRD Kepri Sebut Sistem Politik di Indonesia Membuat Pejabat Jadi Koruptor
Pimpinan DPRD Bengkalis Asal Rupat Mengawal Proses Musrenbang
Sukarmis: InsyaAllah Siap! Digadang-gadangkan Jadi Ketua DPRD Riau, Septina?
Hingga Kedaluarsa Kasus Suap, KPK Bertemu Anggota DPRD Riau, Jeratan Hukum Dua Ketua DPRD
Abdul Wahid Sambangi Ponpes Darul Rahman Tembilahan
Interupsi Paripurna, Anggota FPKS DPR RI Dorong Pemerintah Kembalikan Mandatory Spending di RUU Kesehatan
Persiapan Hari Jadi Bengkalis ke-512, Sekwan; Kepanitian Libatkan Seluruh Staf Sekretariat DPRD
Bawaslu Inhil Komitmen Kawal Proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
Pro dan Kontra Pin Emas, Rudi Chua: Yang Lama Masih Ada ‘Tolak Pin Emas dan Jas Baru saat Pelantikan DPRD Kepri’
DPRD Pekanbaru Soroti Beras Bansos Menumpuk di Gudang Gugus Tugas Milik BUMD
Dengan Alasan Tak Quorum, Nama Septina Primawati Rusli Batal Diumumkan Sebagai Ketua DPRD Riau
Polemik Program Gubri Terpilih tak Masuk APBD 2019, Ini Komentar DPRD Riau